MENTERI Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa hingga kini masih ada satu daerah yang pemerintahannya belum berjalan normal setelah terdampak bencana banjir dan tanah longsor pada akhir November lalu. Wilayah itu adalah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

“Saat ini kondisi pemerintahan satu-satunya yang belum berjalan itu adalah Kabupaten Aceh Tamiang,” kata Tito di Skadron 45 Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pada Rabu, 14 Januari 2026.

Tito menjelaskan, pemerintah setempat masih terhambat untuk melayani publik karena kantor Bupati Aceh Tamiang masih tertutup lumpur hampir setinggi tiga meter. Sementara, para pejabat pemerintah daerah itu hanya bisa menggunakan ruangan sekretaris yang berada di lantai dua kantor bupati.

Selain itu, Tito mengatakan kompleks dinas dan area perkantoran masih dipenuhi sendimen air bah. Akibatnya, kantor pemerintahan di Aceh Tamiang belum dapat beroperasional. “Tidak ada yang masuk kantor, pemerintahan enggak jalan,” tutur mantan Kepala Kepolisian RI itu.

Menurut Tito, pemerintah telah berupaya untuk membersihkan endapan lumpur di kantor dinas tersebut dengan mengerahkan tenaga Tentara Nasional Indonesia, Polri, hingga praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dia menilai kerja mereka telah membawa hasil yang signifikan dalam waktu dua pekan.

Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 52 kabupaten dan kota yang terimbas dari bencana di Sumatera Utara, Sumatara Barat dan Aceh. Perseberannya yaitu 18 daerah di Aceh, 18 daerah di Sumatera Utara dan 16 wilayah di Sumatera Barat.

Kini pemerintah memfokuskan pemulihan di sejumlah daerah saja yang dinilai dampak kerusakannya paling parah dan perlu bantuan lebih. Tito menyebutkan, untuk Sumatera Utara, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kota Sibolga dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kemudian di Aceh yang menjadi fokus pemerintah adalah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Tengah, Takengon dan Bener Meriah. “Tujuh, tanpa menafikkan yang lain,” ujar Tito.

Serta daerah yang difokuskan pemerintah di Sumatera Barat ada empat, yaitu Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pariaman, dan Pesisir Selatan.

Memasuki 50 hari semenjak bencana terjadi, kata Tito, pemerintah telah berupaya mengatasi dampak terjangan banjir dan tanah longsor. Kendati begitu, ia mengaku bahwa tenaga dari TNI-Polri masih belum cukup untuk mempercepat rekonstruksi di lapangan. Sehingga pelajar dan mahasiswa sekolah kedinasan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga Sekolah Tinggi Ilmu Statistik juga dikerahkan.

Menurut Tito, rencananya Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabenacana Sumatera akan menggelar rapat koordinasi di kantor Kementerian Dalam Negeri pada esok hari, Kamis, 15 Januari 2025. Kemudian agenda itu akan diikuti dengan konferensi pers. “Pers rilis tentang update situasi dan apa yang akan dikerjakan,” kata dia.