Jakarta –

Kerusuhan di Iran telah menewaskan 2.000 orang. Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Islam Iran di Jakarta menjelaskan demo itu dipicu masalah ekonomi, tapi disusupi kejahatan terorganisir hingga menimbulkan korban jiwa.

Kedubes Iran menjelaskan unjuk rasa di Iran terjadi sejak 28 Desember 2025 menyusul adanya fluktuasi nilai tukar riyal Iran. Demonstrasi itu dilakukan oleh kelompok dari pelaku usaha di Iran.

“Pada hari Minggu, 28 Desember 2025, menyusul fluktuasi nilai tukar, terjadi unjuk rasa serikat pekerja dan ekonomi yang terdiri dari beberapa pengusaha dan pedagang di Tehran. Unjuk rasa itu diadakan dengan motif mata pencaharian dan sebagai reaksi dampak negatif fluktuasi mata uang terhadap kegiatan bisnis dan daya beli,” tulis Kedubes Iran di Jakarta dalam siaran pers yang diterima, Rabu (14/1/2026).

Tuntutan pendemo saat itu ialah untuk mengembalikan stabilitas pasar dan menerapkan langkah-langkah ekonomi yang efektif. Kedubes Iran menyebut unjuk rasa di periode Desember 2025 masih berlangsung kondusif dan terkendali.

Pemerintah Iran menekankan adanya perbedaan terkait massa demo damai yang menuntut perbaikan ekonomi dan para penyusup yang memicu kericuhan dalam rangkaian aksi demonstrasi di Iran. Pihak Iran menuding adanya kelompok yang memanfaatkan situasi politik di Iran untuk memancing warga Iran melakukan kerusuhan.

“Sayangnya, menurut dokumentasi yang ada, dalam beberapa kasus, unjuk rasa damai telah disalahgunakan secara sengaja oleh sejumlah kecil elemen kekerasan yang berafiliasi terhadap gerakan yang disetir dari luar, sehingga menyebabkan perusakan properti publik, penyerangan terhadap lembaga penegak hukum, dan penggunaan alat pembakar dan bahkan senjata api. Tindakan-tindakan ini tidak ada hubungannya dengan tuntutan ekonomi yang sah dan dianggap berada di luar cakupan perlindungan terhadap unjuk rasa damai menurut hukum hak asasi manusia internasional,” kata Kedubes Iran.

Pemerintah Iran juga menyoroti intervensi dari pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Israel yang memperkeruh demonstrasi di Iran. Iran menegaskan hasutan dan provokasi yang dilakukan kedua negara itu telah melanggar hukum internasional dan kedaulatan Iran sebagai negara merdeka.

“Secara khusus, pernyataan-pernyataan terakhir Presiden dan beberapa pejabat ekstremis AS, yang secara eksplisit mengandung ancaman dan provokasi untuk melakukan kekerasan di dalam Iran, bersama dengan sikap terang-terangan Perdana Menteri rezim Zionis yang secara nyata dan penuh tipu daya mendukung kerusuhan, pada praktiknya telah memicu intensifikasi kekerasan teroris dan destabilisasi social,” katanya.

“Republik Islam Iran menekankan bahwa setiap hasutan, dukungan, atau fasilitasi tindakan kekerasan dan subversif di dalam sebuah negara merdeka dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional dan menimbulkan tanggung jawab langsung dari negara yang campur tangan. Upaya untuk mengeksploitasi tuntutan ekonomi rakyat Iran sebagai dalih untuk memberikan tekanan politik, perang psikologis, atau bahkan ancaman militer merupakan pelanggaran nyata terhadap kemerdekaan dan integritas teritorial Republik Islam Iran,” sambung Kedubes Iran.

Pemerintah Iran mengatakan pihaknya akan menghormati hak bersuara bagi warganya. Kedubes Iran menyebut saat ini pemerintah telah melakukan sejumlah stimulus ekonomi untuk memenuhi tuntutan para pendemo.

Namun, pihak Iran juga mengaku tidak segan untuk mengambil sikap tegas kepada kelompok-kelompok yang memancing kerusuhan di Iran.

“Republik Islam Iran sekali lagi menekankan komitmen penuhnya untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak untuk berdemonstrasi dan berunjuk rasa secara damai, dan pada saat yang sama menganggap perlindungan keamanan publik, nyawa dan harta benda warga negara dan sarana umum sebagai tanggung jawab mendasarnya. Kedua prinsip ini akan diimplementasikan secara bersamaan dan tanpa kompromi sesuai dengan hukum dan kewajiban internasional negara,” tutur Kedubes Iran.

(ygs/dhn)