ISTANA Kepresidenan mengklaim Sekolah Rakyat adalah cara di luar kebiasaan atau out of the box untuk mengentaskan kemiskinan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut program itu sebagai bagian dari strategi besar pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Prasetyo, Indonesia harus berpikir berani dan out of the box untuk memutus rantai kemiskinan. “Kita tidak bisa menunggu, oleh karena itulah kita memberanikan diri untuk kita mewujudkan sekolah rakyat ini,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulis pada Rabu, 14 Januari 2026.

Prasetyo menyebut Sekolah Rakyat, yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai Juli 2025 lalu, diperuntukkan bagi siswa dari keluarga paling membutuhkan atau paling sulit secara ekonomi. Para murid berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem golongan Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Prasetyo berharap Sekolah Rakyat bisa membuka akses bagi anak-anak yang selama ini sulit mengakses pendidikan. Pendidikan, kata politikus Partai Gerindra ini, harus dibenahi bersamaan dengan sektor-sektor lainnya untuk benar-benar mengatasi kemiskinan.

Pendidikan, kata dia, adalah faktor penting kesejahteraan di samping perbaikan ekonomi dan keamanan pangan. Dia berujar pembenahan di sektor-sektor tersebut krusial untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. “Inilah tujuan bernegara, bahwa kita harus memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat kita, terutama dalam hal kesempatan mengakses pendidikan,” kata dia.

Selain Sekolah Rakyat, Prasetyo menyebut pemerintah juga punya sejumlah inisiatif untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Di antaranya melalui renovasi sekolah, peningkatan kualitas guru, hingga penyediaan interactive flat panel (IFP) untuk pembelajaran digital.

Presiden Prabowo sebelumnya meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi, pada Senin, 12 Januari 2026. Ratusan sekolah itu dioperasikan secara bertahan sejak Juli hingga Oktober 2025. Acara seremoni peresmian oleh Prabowo berlangsung di Sekolah Rakyat di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Saat ini, ratusan Sekolah Rakyat yang beroperasi telah menerima 15.954 siswa. Sarana pendidikan tersebut tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten dan kota. Prabowo menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat dengan sekitar seribu siswa per sekolah hingga akhir masa jabatannya pada 2029.