Guru Besar UII Tolak Undangan Prabowo: Hanya Seremonial

SEJUMLAH guru besar Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta menolak memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto untuk berdialog tentang peran perguruan tinggi mendukung Asta Cita.

Pilihan editor: Mengapa Negara Tidak Mengakui Pernikahan Beda Agama

Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mencantumkan 180 nama guru besar perguruan tinggi negeri dan swasta ke Istana Negara di Jakarta pada Kamis, 15 Januari 2026. Warkat bertarikh 9 Januari 2026 itu menyertakan agenda bertajuk taklimat dan dialog bersama presiden. Surat undangan ini menyebar di kalangan akademisi.

Guru Besar Ilmu Komunikasi UII, Masduki, muncul dalam deretan nama akademisi itu. Masduki menyatakan tidak datang ke Istana Negara karena memiliki sejumlah catatan. Dia mengkritik kementerian yang tidak mencantumkan kerangka diskusi tentang tujuan dialog secara detail.

Kementerian terkesan mengirim surat secara mendadak. Masduki bahkan menghubungi bagian protokol Sekretariat Presiden untuk menanyakan undangan acara tersebut. Namun, hingga saat ini mereka belum merespons.  “Saya baru tahu undangan itu dari teman. Idealnya surat dikirim sepekan sebelumnya,” kata Masduki saat dihubungi pada Rabu, 14 Januari 2026.

Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII itu juga menyoroti materi undangan yang menekankan penguatan peran perguruan tinggi untuk mendukung pencapaian Asta Cita atau misi pemerintahan Prabowo-Gibran. “Forum itu hanya seremonial, formalitas, dan menggunakan pendekatan top down atau presiden dominan.”

Dia membayangkan peserta hanya akan mendengarkan pidato Prabowo yang kental dengan pencitraan. Dampaknya, guru besar tak punya kesempatan menyampaikan kritik secara terbuka terhadap pemerintah. Melalui forum itu, Masduki pesimistis bisa memberikan masukan kepada Prabowo.

Dia menyebutkan forum itu tidak cukup bermakna untuk mendorong berbagai kebijakan yang substansial. Contohnya pentingnya otonomi akademisi di kampus dan kesejahteraan dosen. “Rasanya sulit mendialogkan fungsi kontrol kampus terhadap kinerja pemerintah,” kata Masduki.

Pilihan editor: Sejumlah Guru Besar Tak Hadir Dialog dengan Prabowo Besok

  • Related Posts

    Kementerian ESDM Diminta Tetapkan Standar Produk Impor untuk Cegah Kebocoran

    Jakarta – Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung melakukan diskusi bersama KPK mengenai tarif resiprokal, terutama mengenai pelaksanaan impor energi yang akan dilakukan oleh Pertamina. Dalam diskusi tersebut, Yuliot mengaku KPK…

    Apa Saja Mudarat Pilkada Tak Langsung?

    DEWAN Perwakilan Rakyat Indonesia belum memastikan akan membahas pemilihan kepala daerah lewat DPRD atau pilkada tak langsung dalam revisi Undang-Undang Pemilu pada masa sidang tahun ini. Ketua DPR Puan Maharani…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *