Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid mengatakan PKS enggan terburu-buru bersikap soal wacana pilkada tidak langsung maupun langsung. “Perlu kami kaji secara mendalam, secara komprehensif,” kata Kholid di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.

Menurut Kholid, alasan PKS perlu mengkaji lebih dalam karena baik pilkada langsung atau lewat DPRD sama-sama konstitusional dan demokratis. Sehingga kedua opsi tersebut memungkinkan. 

Kholid mengatakan DPR RI perlu membahas kajian mendalam dengan melibatkan partisipasi publik secara bermakna atau meaningful participation. “Kami ingin bahas secara komprehensif nanti dulu di DPR RI,” ucapnya. 

DPR, kata Kholid, harus mendengarkan pandangan masyarakat, baik akademisi, tokoh bangsa, hingga organisasi masyarakat agar pembahasan wacana tidak langsung memenuhi partisipasi publik.  

Kemudian, DPR harus membahasnya secara akademik. Kholid mengatakan pilkada telah berjalan 20 tahun sehingga mestinya ada evaluasi dari hasil pelaksanaannya. Evaluasi harus dilakukan secara obyektif dan rasional. 

“Kemudian apa alternatifnya jika memang ada koreksinya? Nah, itu harus kita bahas di atas meja terbuka, transparan, partisipatif dengan masyarakat. Nah ini yang kami ingin dorong,” kata dia. 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani mengatakan DPR RI belum pasti akan membahas wacana pilkada melalui DPRD dalam revisi Undang-Undang Pemilu pada tahun ini.