SEKRETARIS Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan alasan partainya menolak wacana untuk menghidupkan kembali pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ia mengatakan penyebab tingginya ongkos pilkada adalah sistem hukum yang tidak berkeadilan.

“Ongkos tinggi pilkada langsung karena sistem hukum yang tidak berkeadilan,” kata Hasto dalam konferensi pers seusai rapat kerja nasional I PDIP di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, Senin, 12 Januari 2026.

Ia mengatakan dampak dari sistem hukum yang tidak berkeadilan itu mengakibatkan pelbagai kebutuhan pilkada tinggi, mulai dari logistik, investasi, hingga distribusi pangan. Meski begitu, kata dia, berdasarkan masukan dari sejumlah pegiat pemilu hingga akademikus kepada PDIP bahwa desain sistem politik harusnya tetap berjalan bersamaan dengan reformasi sistem hukum.

“Solusi dari tingginya ongkos pilkada adalah partai yang harus berbenah,” ujar Hasto.

Hasto melanjutkan, pembenahan partai politik dimulai dari program di internal. Misalnya, perbaikan dan penguatan fungsi pendidikan kaderisasi. Sehingga pembenahan partai politik itu bukan dengan jalan mengembalikan sistem pilkada yang dijalankan oleh rezim Orde Baru, yaitu pilkada lewat DPRD.

“Kaderisasi ini juga bagian dari penyempurnaan politik,” kata Hasto.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi dan Keanggotaan Andreas Hugo Pareira berpendapat, jika efisiensi biaya menjadi alasan utama partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto menggulirkan kembali wacana pilkada dipilih DPRD, maka ada cara lain untuk melakukan efisiensi ongkos pemilihan.

Dia mengatakan, pembiayaan kampanye dan proses lain dalam pelaksanaan pilkada seharusnya dapat juga dilakukan efisiensi. “Kalau hak rakyat diambil karena alasan efisiensi, itu harganya jauh lebih mahal daripada biaya politik pilkada itu sendiri,” ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini.

Agenda untuk mengembalikan pilkada lewat DPRD digulirkan oleh Partai Golkar, sejak 2024. Hasil rapat pimpinan nasional Partai Golkar pada 20 Desember 2025, semakin mempertegas keinginan mereka untuk menghapus pilkad alangsung. Partai Golkar akan mendorong usulan pilkada lewat DPRD saat pembahasan paket Undang-Undang Pemilu di DPR, tahun ini. 

Partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Subianto lainnya sejalan dengan sikap Partai Golkar. Elite Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa juga sudah mempertegas sikap partainya untuk mendukung pilkada lewat DPRD dengan alasan biaya pilkada langsung sangat mahal. 

Sampai saat ini, hanya PDIP dari delapan partai politik yang berada di DPR yang tegas menolak pilkada lewat DPRD. Sikap PDIP dipertegas dalam rapat kerja nasional partai itu, Senin ini. 

Kepala Departemen Politik dan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengatakan penyebab mahalnya ongkos politik pilkada langsung justru bersumber dari perilaku partai politik. Perilaku partai itu mencakup biaya pencalonan, kampanye, dan pengamanan suara oleh saksi. Dalam biaya pencalonan, misalnya, ongkos yang diperlukan menjadi sangat tinggi karena perilaku partai yang acapkali meminta mahar kepada bakal calon untuk memperoleh tiket maju berkontestasi di pemilihan. 

“Kalau perilaku ini bisa diubah, tentunya akan sangat membantu dalam memangkas mahalnya ongkos politik,” kata Arya, Rabu pekan lalu.