INFO TEMPO – PDI Perjuangan secara resmi menyampaikan sikap politik terkait kedaulatan negara dan dinamika geopolitik global dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Senin, 12 Januari 2026.

Sikap politik tersebut dibacakan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, di hadapan ribuan kader partai berlambang banteng moncong putih yang hadir dalam agenda penutupan Rakernas. Dalam pernyataannya, PDI Perjuangan menegaskan komitmen penuh untuk menjaga kedaulatan Indonesia dari segala bentuk tekanan, ketergantungan, dan dominasi kekuatan asing.

PDI Perjuangan menilai kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi sebagai prinsip yang tidak dapat ditawar dalam menghadapi berbagai tantangan nasional dan global. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut menegaskan bahwa arah perjuangan politik partai tetap berpijak pada Trisakti Bung Karno: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
“Rakernas Partai menegaskan sikap politik PDI Perjuangan untuk memperkokoh kedaulatan politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan menolak segala bentuk tekanan, ketergantungan, dan dominasi kekuatan asing maupun kepentingan ekonomi global yang merugikan kepentingan nasional,” ujar Jamaluddin saat membacakan sikap politik partai.

Dalam sikap politik eksternalnya, PDI Perjuangan juga menyoroti praktik pelanggaran kedaulatan negara merdeka di kancah internasional. Rakernas I secara tegas mendesak pemerintah Indonesia untuk menyatakan penolakan terhadap segala bentuk intervensi asing, termasuk peristiwa yang disinggung terkait penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, oleh otoritas Amerika Serikat.
“Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk pelanggaran kedaulatan suatu negara merdeka dari intervensi asing sebagaimana terjadi dengan penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro,” lanjut Jamaluddin.

PDI Perjuangan menilai tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum internasional, tetapi juga merendahkan marwah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Dasa Sila Bandung. Selain itu, sikap intervensi tersebut dinilai tidak sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Di luar isu geopolitik, PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional sebagai bagian dari kemandirian bangsa. Rakernas menekankan pentingnya penguatan kemampuan produksi petani, nelayan, dan peternak sebagai fondasi utama ketahanan nasional.

“Pemerintah wajib mengembangkan riset dan inovasi di bidang pangan, menjamin sarana dan prasarana produksi pangan nasional, melindungi harga pokok produk pangan rakyat, serta menjamin perlindungan lahan pertanian produktif dan benih-benih hasil pemuliaan petani. Rakernas juga mendorong pembudidayaan dan pemanfaatan pangan lokal untuk pemenuhan kebutuhan gizi rakyat,” ujar Jamaluddin saat membacakan sikap politik PDI Perjuangan.

Melalui rekomendasi Rakernas I ini, PDI Perjuangan menegaskan posisinya sebagai partai yang konsisten memperjuangkan kedaulatan nasional, keadilan global, dan keberpihakan nyata kepada kepentingan rakyat Indonesia.(*)