INFO TEMPO – PDI Perjuangan secara resmi membacakan naskah Rekomendasi Eksternal dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Senin, 12 Januari 2026.

Mewakili partai, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, memaparkan landasan politik PDI Perjuangan yang menegaskan komitmen partai dalam menjawab berbagai persoalan fundamental bangsa. Melalui rekomendasi tersebut, PDI Perjuangan mengidentifikasi delapan tantangan utama yang dinilai tengah dan akan dihadapi Indonesia ke depan.

Jamaluddin menegaskan bahwa sikap politik PDI Perjuangan berpijak teguh pada ideologi Pancasila dengan semangat kelahiran 1 Juni 1945. Politik, menurutnya, harus dipandu oleh ide, imajinasi, etika, serta cita-cita para pendiri bangsa, khususnya Bung Karno, yang terus dirawat dan dikembangkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Raya yang diamanahkan oleh Bung Karno dan para pendiri republik, PDI Perjuangan menempatkan etika-moral, keteladanan, dan kebenaran hakiki sebagai pandu perjuangan politik. Kebenaran itu adalah kebenaran ideologis Pancasila, kebenaran konstitusional berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kebenaran etika yang berpihak kepada rakyat,” ujar Jamaluddin saat membacakan rekomendasi Rakernas.

Ia menjelaskan, tantangan pertama yang dihadapi bangsa adalah krisis keteladanan dalam kehidupan bernegara akibat penyelewengan etika dan tata perilaku penyelenggaraan negara. Tantangan berikutnya adalah bencana dan malapetaka ekologis yang bersumber dari kesalahan kebijakan tata ruang, konversi hutan yang tidak terkendali, serta industrialisasi ekonomi yang bersifat ekstraktif.

PDI Perjuangan juga menyoroti robohnya supremasi hukum yang menyebabkan hukum kehilangan ruh kemanusiaan dan keadilan sosial. Selain itu, terdapat persoalan ekonomi sistemik yang meliputi keterbatasan fiskal, penumpukan utang luar negeri, maraknya korupsi, hingga gejala deindustrialisasi yang berdampak pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

Tantangan lain yang menjadi perhatian serius adalah menguatnya praktik otoritarian populis yang membungkam suara kritis, mengabaikan mekanisme check and balances, serta memunculkan penyalahgunaan kekuasaan negara atau abuse of power. Di samping itu, PDI Perjuangan mencatat adanya pelanggaran prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan kedaulatan dan suara rakyat.

Sebagai tantangan terakhir, Jamaluddin menekankan dampak pertarungan geopolitik global yang memunculkan kembali neo-otoritarianisme dan neo-imperialisme, yang berpotensi mengancam kedaulatan serta keadilan global.

Seluruh tantangan tersebut, kata Jamaluddin, dijawab melalui tema Rakernas I PDI Perjuangan, “Satyam Eva Jayate: Di sanalah Aku Berdiri Untuk Selama-lamanya”, yang menegaskan keyakinan ideologis bahwa kebenaran, pada akhirnya, akan selalu menang.(*)