Jakarta –

Pemerintah terus mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui koordinasi lintas kementerian dan badan usaha milik negara (BUMN). Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya belum lama ini menggelar rapat untuk menyinkronkan percepatan pembangunan hunian serta pemulihan infrastruktur dasar bagi warga terdampak bencana agar berjalan cepat dan tepat sasaran.

Rapat tersebut difokuskan pada evaluasi progres pembangunan hunian, pemulihan fasilitas publik, serta pembagian peran kementerian dan BUMN agar pelaksanaan di lapangan lebih efektif dan terkoordinasi.

Pertemuan di Kantor Sekretariat Kabinet itu turut melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengaturan BUMN, serta sejumlah BUMN konstruksi yang terlibat langsung dalam penanganan pascabencana.

Teddy menyampaikan, pembangunan rumah hunian di sejumlah wilayah terdampak ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

“Dalam dua minggu ke depan rumah hunian di Aceh Utara, Aceh Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman dan Agam akan jadi dan siap digunakan,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1/2026).

Selain pembangunan hunian, pemerintah juga mengebut pembersihan dan pemulihan fasilitas umum, mulai dari jalan, rumah sakit, sekolah, pasokan air bersih, hingga perkantoran. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum berkolaborasi dengan BUMN Konstruksi salah satunya PTPP untuk memastikan pemulihan infrastruktur vital dapat segera mengembalikan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan hunian tambahan di Aceh juga ditargetkan selesai pada awal Februari.

Dalam proses pemulihan tersebut, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan bupati dan wali kota setempat untuk menyesuaikan kebutuhan warga terdampak yang beragam.

“Ada yang ingin disiapkan hunian, ada yang ingin memperbaiki sendiri, ada yang ingin pindah daerah mengikuti keluarganya yang lain dan lain sebagainya,” kata Teddy.

Di luar agenda pembangunan hunian permanen, dukungan BUMN konstruksi menjadi bagian penting sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan awal. Salah satu BUMN yang terlibat aktif adalah PT PP (Persero) Tbk (PTPP), yang berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam membuka kembali akses jalan, menangani longsor, serta memulihkan konektivitas antardaerah di Aceh dan Sumatera Utara, termasuk pada ruas strategis seperti Bireuen-Takengon, agar distribusi logistik dan mobilitas masyarakat kembali berjalan.

Memasuki fase pemulihan lanjutan, peran PTPP bersama Danantara dan BP BUMN difokuskan pada penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir. Selain pembangunan huntara di Aceh Tamiang, pemerintah menargetkan penyediaan hingga 15.000 unit huntara dalam tiga bulan ke depan di berbagai wilayah terdampak bencana. PTPP sendiri saat ini terlibat dalam pembangunan 600 unit huntara di Aceh Utara sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan tempat tinggal warga.

Khusus di Aceh Tamiang, Danantara menginisiasi pembangunan 600 unit hunian sementara, dengan PTPP bertanggung jawab pada pembangunan tahap awal sebanyak 94 unit. Hunian sementara tersebut dibangun dengan sistem panggung dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti MCK, tandon air, musala, jalan pedestrian, drainase, serta sistem utilitas kawasan. Hingga awal Januari 2026, sebanyak 30 unit telah selesai, sementara sisanya ditargetkan rampung secara bertahap.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menegaskan bahwa penyediaan hunian sementara dan pemulihan infrastruktur merupakan bagian penting dari proses kebangkitan masyarakat pascabencana.

“Pemulihan tidak berhenti pada perbaikan akses dan infrastruktur. Warga juga membutuhkan tempat tinggal yang aman agar bisa kembali menata aktivitas sehari-hari. Melalui kolaborasi yang diinisiasi Danantara, PTPP mendukung penyediaan hunian sementara ini sebagai ruang transisi sebelum pemulihan jangka menengah dan panjang berjalan,” ujar Joko.

Ia menambahkan, komitmen PTPP tidak berhenti pada fase tanggap darurat semata.

“Kami percaya pemulihan infrastruktur adalah fondasi awal agar masyarakat dapat bangkit dan kembali bergerak. PTPP akan terus hadir, bekerja, dan mendampingi proses pemulihan ini sampai tuntas,” tutup Joko.

Melalui koordinasi lintas kementerian serta dukungan BUMN konstruksi, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan menyeluruh, tidak hanya pada aspek infrastruktur, tetapi juga pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

(ega/ega)