INFO TEMPO – PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan pilihan politiknya untuk mengambil posisi sebagai partai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, alih-alih menjadi oposisi. Sikap tersebut disebut sebagai keputusan sadar yang berangkat dari pemahaman konstitusional terhadap sistem demokrasi presidensial yang dianut Indonesia.

Politikus muda PDIP, Seno Bagaskoro, menjelaskan bahwa pilihan sebagai partai penyeimbang telah disampaikan sejak awal, tepatnya setelah Prabowo Subianto dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024 dan resmi dilantik sebagai presiden. Menurutnya, PDIP sejak awal menyatakan tidak berada di dalam pemerintahan, namun juga tidak menempatkan diri sebagai oposisi konfrontatif.

“Kami sampaikan jauh-jauh hari, bukan baru akhir-akhir ini. Sejak setelah pemilu selesai dan Presiden dilantik, PDI Perjuangan sudah menyampaikan pandangan bahwa kami tidak berada di dalam pemerintahan Pak Prabowo,” ujar Seno dalam konferensi pers menjelang hari kedua Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Ahad, 11 Januari 2026.

Seno menekankan, sikap tersebut selaras dengan konstitusi Indonesia yang menganut sistem presidensial. Dalam sistem ini, menurutnya, tidak dikenal konsep oposisi dan koalisi sebagaimana dalam sistem parlementer, melainkan hanya ada pihak yang berada di dalam atau di luar pemerintahan.

“Kalau kita memakai logika oposisi, maka apa pun yang dilakukan pemerintah akan selalu dianggap salah. Padahal dalam sistem presidensial, tidak ada oposisi. Bahkan kalau ditarik lebih jauh, sebetulnya tidak ada koalisi. Yang ada adalah pihak yang berada di dalam atau di luar pemerintahan,” jelasnya.

Ia menuturkan, PDIP telah secara tegas menyatakan berada di luar pemerintahan Prabowo. Dengan posisi tersebut, partai berlambang banteng moncong putih itu memilih berperan sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis, sesuai kebutuhan dan kepentingan rakyat.

“Bagi kami, sikap yang paling rasional adalah menjadi partai politik penyeimbang. Sebagai penyeimbang, kami bisa bersikap kritis, tetapi juga bisa menjadi mitra strategis ketika kepentingan rakyat dan bangsa membutuhkan,” ungkap Seno.

Ia mencontohkan, dalam situasi genting seperti bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra, PDIP tetap hadir dan bergerak bersama pemerintah. Menurutnya, kader-kader PDIP turun langsung membantu penanganan dan pemulihan warga terdampak sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan.

“Kami mengerahkan seluruh kekuatan yang kami miliki. Gotong royong kader bergerak ke Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Tokoh-tokoh PDIP yang punya kredibilitas di bidang kebencanaan ikut terjun, termasuk mengirim puluhan ambulans hingga Kapal Laksamana Malahayati. Itu adalah bentuk dukungan kami terhadap upaya pemerintah,” ujarnya.

Namun demikian, posisi sebagai partai penyeimbang tidak membuat PDIP segan mengambil sikap berbeda dengan pemerintah. Seno menegaskan, PDIP tetap konsisten menyuarakan pandangan yang diyakini benar, salah satunya terkait penolakan terhadap wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi melalui DPRD.

Menurutnya, pilkada tidak langsung berpotensi menjauhkan rakyat dari pemimpinnya dan melemahkan ikatan antara pemimpin daerah dengan masyarakat. PDIP, kata dia, memandang pemilihan langsung sebagai fondasi penting demokrasi lokal.

“Bagaimana seorang pemimpin bisa memahami keresahan rakyat jika ia tidak dipilih langsung oleh rakyat? Jika ia hanya dipilih oleh segelintir orang, maka ikatan dengan rakyat akan terputus,” tegasnya.

Seno mengakui, sikap tersebut membuat PDIP harus menempuh “jalan sunyi” karena tidak banyak partai yang mengambil posisi serupa. Namun, ia menegaskan PDIP tidak gentar untuk konsisten mempertahankan prinsip demokrasi langsung.

“Kami sadar ini jalan sunyi, tidak banyak yang menemani. Tapi kami percaya masih banyak rakyat yang ingin pemilu dan pilkada tetap dipilih langsung. Dalam jalan sunyi itu, kami berani mengambil sikap yang berbeda dan kontras,” pungkasnya.(*)