Megawati Soroti Regulasi “Karpet Merah” Konsesi dan Dampaknya terhadap Ekologi Sumatra

INFO TEMPO – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pandangan dan keprihatinannya terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dalam pidato politik pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI Perjuangan. Megawati menekankan bahwa sejumlah regulasi yang memberikan kemudahan luas bagi konsesi besar perlu dievaluasi karena berdampak serius terhadap kelestarian lingkungan.

Megawati mengaitkan kerusakan lingkungan di wilayah hulu dengan rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah di Sumatra, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dalam Rakernas yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 10 Januari 2026. Menurutnya, banjir dan longsor yang terjadi merupakan konsekuensi dari perubahan fungsi kawasan penyangga alam menjadi area eksploitasi.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

“Undang-undang dan regulasi yang memberikan kelonggaran bagi konsesi besar telah berimplikasi pada deforestasi, penguasaan lahan yang berlebihan, serta rusaknya ekosistem,” ujar Megawati di hadapan ribuan kader partai.

Ia menambahkan bahwa pembukaan hutan secara masif, khususnya untuk kepentingan tanaman monokultur, telah mengurangi kemampuan alam dalam menyerap air. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak langsung kepada masyarakat di wilayah hilir yang tidak memiliki ruang dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Megawati menegaskan bahwa PDI Perjuangan memandang pembangunan tidak semata-mata sebagai persoalan pertumbuhan ekonomi, melainkan harus berjalan seiring dengan keadilan ekologis. Ia kembali mengingatkan pemikiran Proklamator Soekarno pada 1946 mengenai pentingnya hutan bagi kehidupan bangsa, serta menilai bahwa praktik eksploitasi yang mengabaikan keseimbangan alam berpotensi melemahkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

“Atas nama pembangunan, apabila rakyat tersisih dan alam terabaikan, maka esensi pembangunan itu sendiri patut dipertanyakan,” tuturnya.

Pandangan tersebut menjadi penegasan arah perjuangan PDI Perjuangan agar seluruh kader, khususnya yang berada di lembaga eksekutif dan legislatif, memiliki keberanian moral untuk mengedepankan keberpihakan pada rakyat serta menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap kebijakan publik.

Sebagai informasi, Rakernas I PDI Perjuangan yang berlangsung pada 10–12 Januari 2026 mengusung tema “Satyam Eva Jayate” dengan subtema “Di Sanalah Aku Berdiri, Untuk Selama-lamanya”. Melalui forum ini, PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk memperkuat agenda strategis dalam menghadapi tantangan krisis ekologis demi keberlanjutan masa depan bangsa.(*)

  • Related Posts

    Mensos Gus Ipul Sebut Sekolah Rakyat Solusi Kemiskinan Terpadu

    Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Program Sekolah Rakyat sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan pendidikan sebagai pintu masuk utamanya. “Jadi…

    Polisi Amankan 7 Remaja Hendak Tawuran di Jaktim, Sita Samurai

    Jakarta – Polisi mengamankan 7 remaja di Jakarta Timur (Jaktim) yang hendak tawuran. Senjata tajam mulai dari celurit hingga samurai disita. Penangkapan dilakukan saat Satuan Brimob Polda Metro Jaya dan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *