Alasan PDIP Pilih Istilah Penyeimbang Dibanding Oposisi

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memilih istilah partai penyeimbang, bukan partai oposisi, untuk menyikapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Aryo Seno Bagaskoro, politikus muda PDIP, menjelaskan alasannya dalam sesi konferesi pers di rapat kerja nasional partainya yang berlangsung di Ancol, Jakarta Utara pada Ahad, 11 Januari 2026.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Menurut Seno, PDIP dengan sikap itu menegaskan posisi berada di luar pemerintahan. Namun, dia menyebut posisi itu tidak bisa disebut sebagai oposisi. “Di dalam konstitusi kita, kita tidak mengenal yang namanya oposisi,” kata Seno.

Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, kata Seno, tidak ada istilah koalisi atau oposisi. Dia menilai sistem presidensial hanya melihat posisi partai di dalam atau di luar pemerintahan tanpa konsep koalisi atau oposisi layaknya sistem parlementer.

Seno berujar istilah oposisi menyiratkan sikap yang selalu menganggap pemerintah salah. PDIP, dia berkata, tidak ingin mengamini sikap garis keras tersebut.

PDIP, menurut Seno, akan mendukung program-program pemerintah yang dinilai baik. Namun sebaliknya, Seno mengklaim partai banteng juga akan mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan rakyat.

Sikap itulah yang dia sebut sebagai posisi partai penyeimbang. “Partai politik penyeimbang itu bisa berperan sebagai mitra kritis, bisa juga berperan sebagai mitra strategis,” ucapnya.

PDIP menggelar Rakernas di Ancol pada 10-12 Januari 2026. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan tujuh komisi dibentuk untuk membahas berbagai isu dalam Rakernas PDIP selama tiga hari tersebut.

Djarot mengatakan setiap komisi akan menyampaikan hasil pembahasannya. Hasil pembahasan itu akan menjadi rekomendasi rakernas yang disampaikan Senin, 12 Januari 2026.

Salah satu komisi yang dibentuk adalah komisi pemuda dan komunikasi politik. Komisi tersebut kata Djarot, akan membahas strategi menarik pemilih muda dalam Pemilu 2029. “Pemilih muda di 2029 diperkirakan ada 56 persen. Partai harus fokus untuk mengarahkan pemuda, tantangan para pemuda,” kata dia.

Djarot menambahkan PDIP juga membentuk komisi program, komisi organisasi, komisi pemenangan pemilu, komisi perempuan dan anak, hingga komisi lingkungan hidup dan mitigasi bencana untuk Rakernas kali ini.

Adapun Rakernas dihadiri pengurus pusat, pengurus daerah partai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, anggota DPR Fraksi PDIP, anggota DPRD provinsi hingga kabupaten/kota, serta kepala daerah/wakil kepala daerah PDIP. Rakernas ini menindaklanjuti hasil Kongres ke-VI PDIP yang dilaksanakan Agustus 2025 lalu di Bali.

Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
  • Related Posts

    7 Remaja Mau Tawuran di Jakbar Diamankan, Senjata Corbek Ikut Disita

    Jakarta – Polisi menangkap tujuh remaja hendak tawuran di Jalan Kemanggisan Pulo, Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar). Dua senjata tajam jenis celurit dan corbek disita. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (11/1/2026)…

    Suporter Persija dan Persib di Depok Sempat Ribut, Situasi Sudah Kondusif

    Depok – Suporter sepak bola Persija dan Persib sempat terlibat keributan di Gang Jati, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar). Saat ini kondisi di lokasi sudah kondusif. Kasi Humas Polres…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *