BERBAGAI peristiwa terjadi dalam sepekan terakhir. Tempo telah merangkum lima berita nasional yang menjadi isu hangat sejak 3-10 Januari 2026. Beberapa topik yang mendapat sorotan pembaca Tempo di antaranya soal komika Pandji Pragiwaksono yang dilaporkan ke polisi karena pertunjukannya bertajuk Mens Rea.

Kemudian ada juga soal sikap Partai Demokrat perihal wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga perpanjangan masa tanggap darurat bencana di Aceh. Berikut daftar lengkapnya:

Pelaporan terhadap Pandji Pragiwaksono berkaitan dengan pertunjukan spesial komedinya bertajuk Mens Rea. Pertunjukan komedi tunggal milik Pandji itu ditayangkan di Netflix.

‎Menurut dia, setiap orang memiliki hak untuk membuat pelaporan ke aparat penegak hukum. Dia berujar menghormati hal tersebut, termasuk ketika pernyataannya dianggap menyinggung pihak tertentu.

‎”Kalau saya ingin diberi keleluasaan untuk ngomongin apa pun yang saya mau, maka orang lain juga punya keleluasaan untuk ngomong apa pun yang mereka mau,” kata Pandji kepada Tempo dalam tayangan siaran langsung di TikTok pada Kamis, 8 Januari 2026.

‎Pandji juga terbuka untuk berdialog dengan pihak-pihak yang merasa tersinggung terhadap materi lawakannya. Dia mengatakan bakal dengan senang hati menjelaskan maksud dari komedi yang ia buat tersebut. “Moga-moga sih tertawa pas saya jelaskan,” ucap Pandji.

Dalam struktur organisasi, kata dia, tidak pernah ada nama Angkatan Muda NU, baik itu sebagai lembaga maupun badan otonom. “Tapi sejak dulu, kan, banyak orang bikin ini itu atas nama NU,” kata Gus Ulil dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 8 Januari 2026. 

‎Ulil mengatakan PBNU justru menyayangkan adanya pelaporan ke aparat penegak hukum terhadap pertunjukan komedi tunggal tersebut. Menurut dia, ruang humor tetap penting di tengah kehidupan masyarakat, sehingga tak tepat bila harus dihadapkan dengan proses hukum.

‎”Kita butuh banyak tertawa di negeri ini. Kasihan kalau komedian yang bikin banyak orang tertawa harus dilaporkan ke aparat. Humor adalah kunci,” ucapnya.

‎Senada, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga membantah tindakan kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah sebagai sikap resmi organisasi. Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan menyatakan kelompok atau individu yang mengatasnamakan Muhammadiyah tidak serta-merta mencerminkan pandangan dan sikap persyarikatan. 

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Brigadir Jenderal TNI Albertus Dony Dewantoro, mengatakan relokasi merupakan keputusan final karena lokasi dapur berdekatan dengan peternakan babi. Menurut dia, kondisi tersebut melanggar standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan Kementerian Kesehatan.

“Ini pelanggaran fatal. SOP BGN melarang dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berada dekat tempat pembuangan akhir maupun kandang ternak, apalagi kandang babi. Karena itu tidak ada opsi kompensasi, hanya relokasi,” kata Dony seusai audiensi hari ini.

BGN juga menyoroti proses verifikasi awal lokasi yang dilakukan secara daring. Dony menyebut mitra pengelola diduga tidak menampilkan keberadaan kandang babi dalam video survei yang dikirimkan sebagai syarat perizinan. Video tersebut menggambarkan area dapur seolah-olah berada di lingkungan terbuka tanpa aktivitas peternakan di sekitarnya.

“Survei dilakukan secara online, dan dalam video tidak terlihat adanya kandang babi. Ini menjadi pelajaran penting. Untungnya ada kontrol sosial dari masyarakat dan media sebelum dapur ini beroperasi,” ungkapnya.

“Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” kata Herman dalam keterangan tertulis, pada Selasa, 6 Januari 2026.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini menjelaskan, Demokrat meyakini bahwa konstitusi telah memberi kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pilkada. Sehingga ia menganggap, baik pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung, sama-sama pilihan yang sah bagi demokrasi Indonesia.

“Bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas, apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga,” kata Herman.

Ia mengatakan pilkada merupakan hajat demokrasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Sehingga Partai Demokrat mendorong agar pembahasan tentang penentuan sistem pilkada dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik yang demokratis.

Keputusan tersebut disampaikan Mualem dalam rapat perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh secara virtual (zoom), di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, di kantor Gubernur Aceh, Kamis (8/1/2026) sore.

Dalam keputusannya, Mualem menyampaikan bahwa perpanjangan ini berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 7 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.

Perpanjangan ini, atas pertimbangan kondisi penanggulangan bencana dan sebaran korban terdampak, serta memperhatikan fakta di lapangan bahwa masih terdapat wilayah yang terisolasi, keterbatasan produksi logistik di kabupaten/kota terdampak, dan perlunya percepatan layanan publik serta administrasi pemerintahan. “

Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026,” kata Mualem.

Mualem menjelaskan, perpanjangan untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.