Badan Pusat Statistik (BPS) akan mendata hunian hingga infrastruktur yang rusak buntut bencana Sumatera. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan BPS untuk menyelesaikan data tersebut.

“Kira-kira output pendataannya ini, bahwa selain kami mengumpulkan datanya, hunian pun juga akan kami, dan infrastruktur fisik akan kami data kondisinya, Pak. Kondisinya apakah baik, misalnya atau atapnya rubuh, dan ini nanti akan bisa menjadi basis bagi satgas untuk menentukan ini rusak berat, sedang, ataupun ringan,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Amalia menyebut BPS juga akan mengumpulkan geotagging hingga kondisi rumah dan infrastruktur yang didatangi pihaknya. Dasco pun menanyakan kapan pendataan itu bisa rampung.

Dasco ingin pendataan cepat selesai demi masyarakat terdampak bencana juga segera mendapatkan fasilitas dan hak masing-masing.

“Baik, itu kira-kira pendataannya berapa lama ya, Bu? Karena kalau dia semakin cepat, artinya kemudian fasilitas-fasilitas, hak-hak yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak akan semakin cepat,” ujar Dasco.

“Iya, Pak. Kami berencana sekitar dua minggu, Pak, akhir bulan ini selesai kalau pendataan lapangan. Tapi kalau respons cepatnya dua hari kami selesai, Pak, untuk respons cepat yang tadi Pak…,” jawab Amalia.

Dasco pun ingin pendataan BPS selesai dalam waktu seminggu. Dia ingin mitigasi pascabencana rampung sebelum Lebaran.

“Boleh minta seminggu nggak? Ini kata satgas (pemerintah) dibilang kalau dua minggu kelamaan. Karena ini kan waktu ke waktu, untuk sementara kita ini tadi dari hasil pembicaraan, kita akan menargetkan seluruh daerah tersentuh secara bertahap dan mitigasi bisa terselesaikan sebelum Lebaran ini,” ujar Dasco.

Ketua Satgas Pemerintah, Tito Karnavian, meminta BPS memprioritaskan data hunian rusak ringan dan sedang. Dia ingin skema bantuan kompensasi rumah rusak ringan dan sedang segera diterima warga.

“Yang prioritas, super prioritas itu adalah rumah ringan dan sedang, supaya begitu BNPB sudah turun, sudah ada di semua… kita sudah mulai dari minggu lalu semua kepala daerah sudah bergerak,” ujar Tito.

“Nah, ini kalau bisa dikerjakan dalam beberapa hari, supaya begitu sudah tertangani SK validasi, ada Kapolres sama Kejaksaan tanda tangan, diserahkan ke BNPB. BNPB itu langsung eksekusi. Jadi orangnya keluar sudah, itu 70% dari pengungsi tenda-tenda itu keluar. Mereka beres-beres karena punya modal udah,” imbuh Tito yang menjabat Mendagri.

Dasco pun menanyakan apakah BPS sanggup merampungkan pendataan dalam waktu seminggu. BPS mengaku akan mengusahakan target tersebut.

“Kami usahakan yang sudah ada dikumpulkan datanya kemarin BNPB duluan itu, Pak, kami langsung verifikasi validasi dulu. Jadi ada dua tahap nanti, Pak. Ini dulu yang kami dahulukan, setelah itu langsung paralel pendataan lapangan,” ujar Amalia.

“Baik, terima kasih. Setelah dari BPS tentunya kan nanti BNPB akan melakukan eksekusi,” jawab Dasco.