Jakarta –

Kementerian Sosial memastikan kesiapan penyaluran bantuan sosial, baik kebencanaan maupun reguler, bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra. Penyaluran bantuan akan dilakukan berbasis satu data yang tervalidasi guna mempercepat rehabilitasi sosial dan pemulihan ekonomi warga.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Kegiatan yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tersebut berlangsung di Hotel Daka, Banda Aceh, Sabtu (10/1).

“Yang paling krusial dalam penyaluran bantuan sosial kebencanaan adalah soal data dan penyalurannya. Untuk bansos bencana, kita menggunakan satu data sebagai rujukan awal,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Sabtu (10/1/2026).

Menurutnya, data awal disiapkan oleh BNPB, kemudian ditetapkan oleh pemerintah daerah dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Ketua Satgas, sebelum bantuan disalurkan oleh Kementerian Sosial.

“Setelah data ditetapkan dan divalidasi, Kementerian Sosial langsung menyalurkan bantuan berdasarkan data final tersebut. Penyalurannya bisa melalui Himbara atau PT Pos Indonesia, disesuaikan dengan kondisi daerah,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, Kementerian Sosial telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan pascabencana, mulai dari santunan korban meninggal dunia dan luka berat, jaminan hidup, isian hunian sementara dan hunian tetap, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga terdampak.

“Dari simulasi yang kami lakukan, kebutuhan total sekitar Rp 2 triliun. Saat ini lebih dari Rp600 miliar sudah siap disalurkan,” ungkap Gus Ipul.

Selain itu, Kemensos juga terus menyalurkan dukungan logistik dan mengoperasikan dapur umum. Hingga saat ini, santunan telah disalurkan kepada lebih dari 140 ahli waris korban meninggal dunia. Sementara penyaluran bagi korban luka berat menunggu penetapan resmi dari kepala daerah.

Dalam rapat yang sama, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, menekankan bahwa bantuan sosial harus dimanfaatkan sebagai instrumen percepatan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Tito mendorong agar warga terdampak dapat segera diakomodasi dalam program bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.

“Pemberian bantuan ini untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, nantinya menyasar perputaran perekonomian warga,” ujarnya.

Rapat Satgas yang dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tersebut juga mendengarkan laporan dari T.A. Khalid, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra selaku Koordinator Posko Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera DPR RI.

Tito menyebut koordinasi intensif di lapangan telah menghasilkan sejumlah prioritas penanganan pascabencana. Di antaranya normalisasi sungai untuk mencegah banjir susulan, pembukaan akses jalan dan jembatan ke wilayah terisolasi, penyediaan hunian sementara, serta pembersihan lingkungan dan rumah warga dengan kerusakan ringan.

“Banyak persoalan teknis di lapangan yang sebenarnya bisa diselesaikan cepat jika komunikasi terbangun. Melalui koordinasi lintas kementerian, banyak hal bisa kita selesaikan,” katanya.

Terkait bantuan sosial reguler, Gus Ipul menambahkan bahwa penyaluran PKH dan bantuan lain mengacu pada data hasil pemutakhiran oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan akan segera dilakukan setelah data tersebut tersedia dan diverifikasi.

Kementerian Sosial memastikan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, BNPB, serta pemerintah daerah agar penyaluran bantuan sosial pascabencana di Aceh dapat berjalan tepat sasaran dan mendukung pemulihan kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat terdampak.

(akn/ega)