KETUA DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo mengatakan partainya mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat. Menurut dia, mengubah mekanisme pilkada menjadi tidak langsung sebagai bentuk kemunduran.

“Kalau kita mau reduksi lagi, rasanya akan mengalami kemunduran pada soal itu. Jadi sikap PDI Perjuangan sangat jelas, dan kami dukung pilkada langsung,” ujar dia di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu, 10 Januari 2026.

Dia berkata perdebatan mengenai mekanisme pilkada telah berlangsung lama. Pada era Orde Baru, pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Setelah Reformasi, masyarakat menuntut kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. “Masyarakat menghendaki itu secara langsung. Kemudian dibuatlah undang-undang,” ujar Ganjar.

Dia menambahkan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) soal pilkada langsung. Perpu itu kemudian ditetapkan menjadi undang-undang, sehingga pilkada langsung diberlakukan secara nasional.

“Mahkamah Konstitusi juga mengatur bahwa ini rezim pemilu, maka langsung,” kata Mantan Gubernur Jawa Tengah itu. 

Usul menggulirkan kembali pilkada dipilih DPRD disampaikan Partai Golkar usai menggelar rapat pimpinan nasional, Sabtu 20 Desember 2025. Partai berlambang pohon beringin ini beralasan, pilkada langsung berekses pada kian mahalnya ongkos politik.

Hingga sejauh ini, partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendorong digulirkannya pilkada dipilih DPRD. Dari 8 partai politik yang ada di parlemen, hanya PDI Perjuangan yang menyatakan gamblang menolak wacana ini. Alasannya, pilkada dipilih DPRD tak demokratis.

Toh, Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai alasan pilkada dipilih rakyat atau langsung memakan ongkos politik besar tak relevan dan berlogika. 

Staf Divisi Advokasi ICW Seira Tamara mengatakan, jika usul pilkada dipilih DPRD dilatari pertimbangan mahalnya ongkos politik yang harus digelontorkan hingga penyelenggaraan pilkada langsung rentan praktik politik uang, wacana pilkada dipilih DPRD justru tak mengatasi persoalannya.

“Pilkada dipilih DPRD justru meningkatkan ruang transaksi politik yang tidak dapat diawasi masyarakat,” kata Seira.

Menurut ICW, biaya pilkada 2024 ditaksir mencapai Rp 37 triliun atau lebih kecil dari biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang mencapai Rp 71,3 triliun. Anggaran Pilkada 2024 juga masih terbilang kecil ketimbang anggaran proyek makan bergizi gratis (MBG) yang sarat persoalan tata kelola, namun memiliki besaran anggaran hingga Rp 71 triliun di 2025.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sebagai wakil pemerintah ia tetap menghormati perbedaan pendapat di masyarakat. “Kami menghormati semua pendapat itu. Pasti semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 8 Januari 2026.

Prasetyo Hadi merupakan politikus Partai Gerindra pimpinan Prabowo yang mendukung wacana ini. Dia mengatakan, partainya sudah lama menentukan sikap mendukung pilkada tidak langsung. Wacana itu telah diamini oleh Prabowo bahkan sebelum menjabat sebagai presiden.

Prasetyo menyebut tidak ada masalah dengan perbedaan pendapat soal pilkada langsung atau tidak langsung. Dia berujar akan menyimak perkembangan diskursus tersebut di masyarakat.