KETUA DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan kader akan membahas berbagai isu nasional dalam rapat kerja nasional (rakernas) di Ancol, Jakarta Utara, pada 10-12 Januari 2026. Salah satunya kebebasan masyarakat dan media dalam mengutarakan pendapat.

“Kalau hari ini banyak orang mengeluhkan, kami dengarkan suara masyarakat mereka mengeluhkan. Kok saya tidak merasa bebas lagi berbicara, media tidak bisa lagi bebas berbicara,” kata dia di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 10 Januari 2026.

Ganjar mengatakan PDI Perjuangan akan memperjuangkan hal itu. PDI Perjuangan tidak mau nilai demokrasi menurun. “Mestinya kualitas demokrasi makin naik,” kata dia. 

Selain soal kebebasan berekspresi, kader akan membahas isu kepala daerah dipilih DPRD. Kader juga akan membahas isu internasional. 

“Kalau melihat geopolitiknya sekarang berubah, maka nilai-nilai sekarang dituntut betul untuk bisa dibuktikan dalam bentuk kebijakan publik. Dalam konteks politik luar negeri kita, kita tidak boleh diam pada soal seperti ini,” kata dia. 

Menurut dia, perubahan situasi global ikut berpengaruh terhadap isu nasional. Pemerintah Indonesia karena itu harus menyiapkan diri. “Negara mesti menyiapkan diri,” kata dia. 

Kader juga akan membahas mengenai isu lingkungan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah menginstruksikan kader legislatif, yudikatif, dan eksekutif menjaga lingkungan di daerahnya. 

“Ya tata ruangnya, ya lingkungannya, kalau sudah terlanjur apa yang perlu dilakukan, kalau belum bagaimana mencegahnya,” kata dia.

PDI Perjuangan menggelar peringatan hari ulang tahun partai ke-53 sekaligus rapat kerja nasional, Sabtu, 10 Januari 2026. Agenda itu akan berlangsung selama tiga hari di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. 

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, peringatan hari ulang tahun dan rakernas itu dibuka dengan pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Kemudian dilanjutkan paripurna dengan menghadirkan pembicara internal,” kata Hasto melalui pesan singkat, Jumat, 9 Januari 2026.

Lalu, agenda berlanjut ke sidang-sidang komisi yang membahas sikap partai. Rakernas juga akan membahas persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, hingga penegakan hukum. Hasto menyebut, rangkaian agenda pada rakernas itu bersifat internal, berlangsung secara tertutup, dan berakhir pada Senin, 12 Januari 2026.

Adapun rakernas bakal dihadiri pengurus pusat, pengurus daerah partai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, anggota DPR Fraksi PDIP, anggota DPRD provinsi hingga kabupaten/kota, serta kepala daerah/wakil kepala daerah PDIP. Rakernas ini menindaklanjuti hasil Kongres ke-VI PDIP yang dilaksanakan Agustus 2025 lalu di Bali.

Melalui rakernas, partai banteng akan menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “PDI Perjuangan menegaskan diri sebagai partai penyeimbang dengan kerja nyata di tengah rakyat yang dilanda bencana di Tanah Air,” kata Hasto.

Pada 2 Agustus 2025, PDIP telah menetapkan sikapnya sebagai partai penyeimbang, melalui kongres ke-enam yang dihelat di Bali. Setelah terpilih kembali menjadi Ketua Umum PDIP 2025-2030, Megawati Soekarnoputri menyatakan partai pelambang banteng itu bukan oposisi dan bukan pula koalisi pemerintahan Prabowo Subianto.

Megawati mengklaim, partai banteng adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran dan berpihak pada rakyat. “PDIP bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati, Agustus lalu.