PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengecam pelaporan komika Pandji Pragiwaksono. Politikus PDIP Guntur Romli mengatakan, sindiran stand up comedy mestinya juga dibalas serupa, bukan dengan laporan kepada polisi.

“Pelaporan ini bentuk intimidasi terhadap kebebasan bersuara,” kata Guntur melalui pesan WhatsApp, Jumat, 9 Januari 2026.

Ia berpendapat, apa yang disampaikan Pandji harusnya dapat menjadi bahan introspeksi, mengingat Pandji bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki hak bersuara ihwal kondisi pemerintahan saat ini. 

PDIP tak melihat adanya unsur penghinaan, penistaan, fitnah, dan perendahan martabat dari apa yang disampaikan komika tersebut dalam materi stand up-nya.

Menurut Guntur, apa yang disampaikan Pandji adalah bentuk keprihatinan bersama yang sering terdengar dan terbaca di sejumlah pemberitaan media massa, media sosial, kegiatan diskusi, hingga percakapan publik.

“Pelapor juga mencatut nama organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama yang menurut pengurus tidak mengenal nama Angkatan Muda NU,” ujar Guntur.

Adapun, Pandji Pragiwaksono dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya atas perkara dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama dalam stand up comedy-nya bertajuk “Mens Rea” beberapa waktu lalu.

Laporan dilayangkan oleh Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Presidium Angkatan Muda NU, Rizki Abdul Rahman Wahid, menilai Pandji telah mencemari nama baik organisasi Islam dalam materinya.

Ia mengatakan, Pandji secara sepihak menganggap NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis. “Seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan izin tambang begitu karena imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin,” kata Rizki di Polda Metro Jaya, Kamis, 8 Januari 2026.

Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla mengklaim, Angkatan Muda NU yang melaporkan Pandji bukan bagian dari struktur organisasi PBNU.

Dia menuturkan, dalam struktur organisasi PBNU tidak ada nama Angkatan Muda NU, baik itu sebagai bentuk lembaga maupun badan otonom. “Tetapi, sejak dulu kan banyak orang bikin ini itu atas nama NU,” kata Ulil dalam keterangan tertulisnya, Kamis.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengajak organisasinya untuk berlapang dada ketika dikritik. “Karena melalui kritik kita bisa bercermin apakah sudah berbuat baik dan benar atau belum,” kata Anwar melalui pesan WhatsApp, Jumat, 9 Januari 2026.