Hunian Sementara Korban Banjir di Aceh Timur Mulai Dibangun

PEMERINTAH mulai membangun hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Kabupaten Aceh Timur. Pada tahap awal, sebanyak 24 unit huntara didirikan di Kecamatan Idi Rayeuk.

Juru bicara Pos Komando Penanganan Banjir dan Longsor Aceh Murthalamuddin mengatakan, percepatan pembangunan huntara menjadi langkah mendesak agar warga tidak terlalu lama bertahan di tenda pengungsian. “Huntara disiapkan sebagai solusi cepat bagi warga terdampak banjir sambil menunggu proses pemulihan permanen,” kata Murthalamuddin, Jumat, 9 Januari 2026.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan huntara tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky pada Jumat. Huntara dibangun di lokasi belakang Kantor Camat Idi Rayeuk.

Iskandar menjelaskan, pembangunan huntara ditargetkan rampung dalam 10 hari atau paling lambat 15 Januari 2026. Proyek ini dikerjakan oleh PT Adhi Karya dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Setiap unit akan dilengkapi fasilitas dasar seperti ranjang, kipas angin, dispenser, serta akses internet gratis,” ujarnya.

Banjir yang melanda sejumlah wilayah Aceh Timur beberapa waktu lalu merendam ratusan rumah warga dan memaksa banyak keluarga mengungsi ke tenda-tenda darurat. Kondisi tersebut membuat kebutuhan akan tempat tinggal sementara yang lebih layak menjadi mendesak.

Iskandar berharap proses pembangunan dapat dipercepat mengingat waktu yang semakin dekat dengan bulan Ramadan. “Kami ingin masyarakat korban banjir bisa menjalani Hari Meugang dan bulan puasa dengan tempat tinggal yang layak. Karena itu, pembangunan huntara ini kami percepat,” ungkapnya.

Selain di Idi Rayeuk, Iskandar mengatakan, pembangunan huntara juga direncanakan di sejumlah kecamatan lain, yakni Simpang Jernih, Serba Jadi (Lokop), Peureulak, Julok, Simpang Ulim, Pante Bidari, Madat, serta beberapa unit di Banda Alam.

  • Related Posts

    RI Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026, Komisi XIII DPR Dorong Penguatan HAM

    Jakarta – Indonesia resmi terpilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo mengatakan penetapan ini menjadi momuntem Indonesia membuktikan komitmennya terhadap perlindungan…

    RI Presiden Dewan HAM PBB, Komisi I DPR: Kontribusi Nyata untuk Kemanusiaan

    Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menanggapi terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Dave menilai posisi ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memainkan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *