SEKRETARIS Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai, penolakan mayoritas masyarakat terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipicu oleh perbedaan persepsi publik terhadap konsep yang diusulkan partainya. Menurut dia, masyarakat cenderung membayangkan pilkada tak langsung dengan pola lama seperti pada era Orde Baru, ketika keterlibatan publik sangat terbatas.

Padahal, kata dia, desain pilkada oleh DPRD yang ditawarkan Golkar tetap membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas. “Mungkin yang dibayangkan publik adalah desain pilkada model Orde Baru, di mana keterlibatan publik hampir nihil,” ujar Sarmuji saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan, Jumat, 9 Januari 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas masyarakat menolak pilkada tak langsung. Penolakan itu bahkan datang dari konstituen sejumlah partai yang mendukung pilkada melalui DPRD, termasuk pemilih Partai Golkar sendiri.

Sarmuji menegaskan, apabila sistem pilkada diubah, Golkar berkomitmen melibatkan publik semaksimal mungkin, mulai dari tahap penjaringan calon kepala daerah. Ia menyebut, mekanisme pilkada oleh DPRD tetap memungkinkan masyarakat berinteraksi langsung dengan para kandidat, baik melalui kampanye tatap muka maupun lewat media sosial. “Hal yang penting publik bisa mengetahui bagaimana isi pikiran kandidat. Dengan demikian, publik dapat menilai kualitas calon,” kata Ketua Fraksi Golkar di DPR itu.

Ia juga menekankan, Golkar menyetujui pilkada lewat DPRD dengan desain yang tetap mengedepankan kontrol publik. Jika DPRD menghasilkan kepala daerah yang tidak kompeten, Sarmuji mengusulkan agar masyarakat memberikan sanksi politik dengan tidak kembali memilih anggota DPRD tersebut pada pemilihan legislatif berikutnya. “Jika DPRD memilih calon yang tidak berkualitas, mereka akan dihukum rakyat di pemilu selanjutnya,” ujarnya.

Survei LSI Denny JA melibatkan 1.200 responden yang dipilih melalui metode pengambilan sampel acak bertingkat di berbagai daerah di Indonesia. Seluruh responden merupakan pemilih yang telah memiliki hak suara, dengan rentang usia 17 tahun hingga di atas 60 tahun.

Survei dilakukan pada 10–19 Oktober 2025 melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur, dengan margin of error sekitar 2,9 persen. LSI Denny JA menyatakan hasil survei ini merepresentasikan sekitar 204 juta pemilih di Indonesia pada 2024.

Hasil survei tersebut menunjukkan penolakan terhadap pilkada lewat DPRD datang dari berbagai pemilih partai politik. Sebanyak 74,5 persen pemilih Gerindra menolak pilkada tak langsung, disusul pemilih PKB sebesar 67,5 persen. Di kalangan pemilih Golkar sendiri, 58,3 persen menyatakan tidak setuju pilkada melalui DPRD.

Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengatakan temuan ini menunjukkan adanya jarak antara sikap elite partai dan pandangan pemilih di akar rumput. “Partai Golkar sebagai pengusul ide ini ternyata pemilih-pemilihnya juga menyatakan penolakan terhadap pilkada lewat DPRD,” kata Ardian saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026.

Penolakan juga tercatat datang dari pemilih Partai NasDem dan Gerindra, meskipun kedua partai tersebut turut mendorong perubahan sistem pilkada. Sebanyak 95 persen pemilih NasDem menolak pilkada lewat DPRD, sementara di kalangan pemilih PAN, tingkat persetujuan dan penolakan sama kuat, masing-masing 47,5 persen.

Sementara itu, 57,1 persen pemilih Demokrat menentang pilkada tak langsung. Adapun pemilih PDIP yang tidak menginginkan pilkada langsung dihapus mencapai 56,3 persen, dan penolakan di kalangan pemilih PKS tercatat sebesar 57,5 persen.

“Apa yang disuarakan elite partai belum sepenuhnya diamini oleh grassroot atau pemilih partai yang bersangkutan,” ujar Ardian.

Isu pilkada lewat DPRD beberapa kali digulirkan Partai Golkar. Dalam perayaan ulang tahun Golkar pada 2024 dan 2025, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kembali menyampaikan keinginan partainya untuk menghidupkan kembali pilkada tak langsung.

Presiden Prabowo Subianto yang hadir dalam dua perayaan ulang tahun Partai Golkar tersebut juga sempat mengisyaratkan dukungannya terhadap isu pilkada melalui DPRD dalam pidatonya.