Eberta
PARTAI Gerindra menyatakan akan menghormati sikap Partai Demokrat soal wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada langsung atau tidak langsung. Demokrat sebelumnya menyatakan bakal mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, dalam membahas sistem Pilkada.
Sikap itu disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi yang juga menjabat Menteri Sekretaris Negara. “Kalau kami pasti menghormati pandangan setiap partai masing-masing,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 8 Januari 2026.
Menurut Prasetyo, setiap partai memiliki perhitungan masing-masing dalam menentukan pandangan mereka. Selain itu, kata dia, mereka juga pasti melakukan berbagai kajian untuk menyikapi isu tertentu.
Gerindra, Prasetyo berujar, sudah lama menentukan sikap mendukung Pilkada tidak langsung. Wacana itu telah diamini oleh Prabowo bahkan sebelum menjabat sebagai presiden.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron sebelumnya memberi sinyal arah sikap partainya terhadap sistem pemilihan kepala daerah. Herman mengatakan Partai Demokrat akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan sistem pemilihan kepala daerah ke depan.
“Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” kata Herman dalam keterangan tertulis, pada Selasa, 6 Januari 2026.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini menjelaskan, Demokrat meyakini bahwa konstitusi telah memberi kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pilkada. Sehingga ia menganggap, baik pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung, sama-sama pilihan yang sah bagi demokrasi Indonesia.
“Bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas, apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga,” kata Herman.
Ia mengatakan pilkada merupakan hajat demokrasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Sehingga Partai Demokrat mendorong agar pembahasan tentang penentuan sistem pilkada dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik yang demokratis.
Herman juga mengatakan agenda pilkada tak langsung layak untuk dipertimbangkan. “Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius,” kata dia. “Khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional,.”
