HASIL sigi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyimpulkan generasi Z menjadi kelompok usia yang paling lantang menolak pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dalam riset ini, LSI Denny JA mengkategorikan generasi Z adalah responden yang berusia kurang dari 27 tahun per 2025.

Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengatakan bahwa responden Gen Z yang menentang Pilkada tak langsung mencapai 84 persen. “Gen Z paling keras menolak terhadap Pilkada lewat DPRD,” kata Ardian Sopa di kantor lembaga itu di Jakarta, pada Rabu, 7 Januari 2026.

Survei ini melibatkan 1.200 masyarakat yang dipilih dari daerah di Indonesia dengan metode pengambilan sampel acak bertingkat. Semua respondens telah memiliki hak pilih dengan beragam kategori usia, dari 17 tahun hingga di atas 60 tahun.

Riset ini digelar pada 10-19 Oktober 2025 dengan cara wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Adapun margin of error atau batas kesalahannya adalah sekitar 2,9 persen. LSI Denny JA meyakini bahwa hasil survei ini bisa mencerminkan pilihan 204 juta pemilik hak suara di Indonesia per 2024.

Ardian menuturkan, setelah Gen Z, responden dengan rentang usia 28-34 tahun atau generasi Milenial tercatat menjadi penolak kedua dengan 71 persen. Kemudian generasi X yang berusia 44-59 tahun ada 60 persen yang tak setuju pilkada tidak langsung. Serta 63 persen generasi Baby Boomer menyatakan penolakan yang sama.

“Ini data memperlihatkan bahwa secara sistemik penolakan tidak hanya di sebuah generasi saja. Penolakan mayoritas ini berlangsung hampir di semua generasi,” ujar dia.

Agenda Pilkada lewat DPRD berulangkali digelindingkan oleh Partai Golkar, sejak Desember 2024. Saat perayaan ulang tahun partai itu pada 2024 maupun 2025, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap keinginan partainya untuk menghidupkan kembali pilkada tak langsung.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri dua kali perayaan ulang tahun Partai Golkar itu. Dalam pidatonya di acara Golkar itu, Prabowo mengisyaratkan dukungannya terhadap pilkada lewat DPRD.

Menurut Ardian, hasil survei ini harus dilihat secara bijak oleh pemerintah dan elite partai politik. Sebab, 66 persen responden menginginkan Pilkada tetap dilakukan secara langsung. Dia menekankan, perolehan angka di atas 60 persen dalam survei opini publik merupakan representasikan penolakan yang masif dan sistemik.

Berdasarkan wawancara dan analisis, LSI Denny JA menyimpulkan masyarakat menolak Pilkada lewat DPRD lantaran telah terbiasa memilih pemimpin daerah secara langsung. Ingatan kolektif selama 20 tahun saat pilkada pertama kali dilaksanakan pada 2005 sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat.

“Rakyat sudah terbiasa memilih langsung sehingga jika sekarang tiba-tiba berubah dengan asumsi yang tidak bisa diterima, tentu penolakan juga begitu keras,” tutur Ardian.

Dia pun merekomendasikan bahwa alih-alih menghapus Pilkada langsung, pemerintah dan partai politik harus memperbaiki kualitas Pilkada. Misalnya dengan membuang ekses negatif lewat menekan biaya politik dan memperketat rekrutmen kader hingga meningkatkan pengawasan.

Dalam setiap diskursus perubahan sistem demokrasi, Ardian mendorong supaya pemerintah dan DPR melibatkan publik secara terbuka. Selain itu, ia menilai bahwa DPRD maupun parpol harus berupaya membangun kembali integritas agar bisa dipercaya rakyat.