PDIP Bahas Isu Pilkada Lewat DPRD di Rakernas 10-12 Januari

POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Guntur Romli mengatakan isu kepala daerah dipilih DPRD akan dibahas dalam rapat kerja nasional (rakernas) PDI Perjuangan di Beach City Internasional Ancol, Jakarta pada 10-12 Januari 2026. Isu pemilihan kepala daerah tidak langsung itu akan dibahas dalam agenda reformasi hukum nasional.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

“Dalam rakrenas ini, posisi PDI Perjuangan sebagai politik penyimbang,” kata dia saat dihubungi, Kamis, 8 Januari 2025.

Dia berkata tema rakernas kali ini adalah “Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang”. Semboyan itu sesuai kutipan lirik lagu kebangsaan stanza kedua Indonesia Raya. Rakernas ini akan dihadiri oleh pengurus pusat, daerah, hingga cabang.

Guntur menjelaskan rakernas akan merealisasikan putusan Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali, Agustus 2025 dalam bentuk program kerja. Berbagai isu akan dibahas oleh 9 komisi. 

Beberapa isu yang dibahas di antaranya pemenangan pemilu, penanggulangan bencana, hingga sistem kaderisasi. “Misalnya terkait pemenangan pemilu, penanggulangan bencana, tentang ekonomi dan UMKM, itu kan ada struktur pengurus di DPP. Ada di DPP bagian pemerintahan daerah, programnya itu apa, program bagian kaderisasi dan ideologi, ada bagian komunikasi politik,” kata dia.

Dalam rakernas ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarniputri dijadwalkan memberikan pengarahan dalam pembukaan dan penutupan rakernas. “Ada di pembukaan dan di pentutupan. Ketua Umum memberi pengarahan,” kata dia. 

PDI Perjuangan sebelumnya menggelar Kongres Nasional ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Badung, Bali, pada Jumat, 1 Agustus 2025. Dalam forum tersebut, Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode kepemimpinan 2025–2030.

Ketua Steering Committee Kongres VI PDIP, Komarudin Watubun menjelaskan, pengukuhan Megawati dilakukan lantaran telah ditetapkan sebagai Ketua Umum pada Rapat Kerja Nasional sebelumnya. “Karena sudah terpilih sebelumnya, jadi tinggal pengukuhan dengan mengambil sumpah dan resmi menjabat,” ujar Komarudin. Setelah pengukuhan, Megawati akan menyusun struktur kepengurusan DPP PDIP periode 2025–2030.

  • Related Posts

    Anwar Abbas: Kritikan Pandji Tak Perlu Dibawa ke Jalur Hukum

    KETUA Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan kritikan dari komika Pandji Pragiwaksono saat pertunjukan khususnya dalam Mens Rea tidak harus dijawab dengan pelaporan hukum.  “Meskipun negara kita negara…

    Golkar: Penolakan Pilkada DPRD karena Salah Persepsi

    SEKRETARIS Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai, penolakan mayoritas masyarakat terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipicu oleh perbedaan persepsi publik terhadap konsep yang…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *