WAKIL Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus memberi tanggapan ihwal pengaruh program makan bergizi gratis (MBG) terhadap penurunan angka stunting. Benyamin mengatakan, program makan bergizi memang berisan dengan isu stunting.

Namun, kata dia, untuk menjawab adakah pengaruhnya MBG terhadap stunting, Kemenkes belum dapat memberikan jawaban pasti. Sebab, Benyamin bilang saat ini Kemenkes belum melakukan survei untuk dapat mengukur naik atau turunnya stunting setelah ada program MBG.

“Kalau ditanya sekarang angkanya berapa, belum bisa. Karena harus dikerjakan dengan teliti dulu, ini medis,” ujar dia dalam konferensi [ers 1 Tahun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Operasional Perdana Program MBG Tahun 2026.

Dia menjelaskan, saat ini fokus pemerintah ialah melancarkan pemberian makan bergizi kepada anak terlebih dahulu. Setelah itu, baru bisa mengukur secara berkala apakah pemberian MBG dapat menambah berat badan anak dan seterusnya. “Ini sangat teknis lah, ini teknis medis,” kata dia.

Benyamin memastikan, pada saatnya nanti hasil survei untuk mengetahui dampak MBG terhadap stunting akan segera disampaikan. “Karena sayang dong anggaran besar kita enggak berhasil, enggak dimanfaatkan untuk mengatasi stunting,” ujarnya.

Sebelumnya, peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Betta Anugrah, mengingatkan agar pemerintah segera mengevaluasi prevalensi stunting. Mengingat penurunan stunting dari 2023 ke 2024 tidak signifikan, yakni dari 21,5 persen turun jadi sebesar 19,8 persen.

“Prevalensi stunting tahun 2024 masih di bawah target nasional di tahun 2025. Ada pun penurunan tersebut tidak signifikan hanya turun 1,7 persen dari capaian di tahun 2023,” kata dia saat dihubungi pada Kamis, 25 Desember 2025.

Betta khawatir, target penurunan prevalensi stunting tak begitu signifikan meski ada program gizi baru bernama MBG. Penyebabnya, kata dia, karena potensi tumpang tindih program gizi. Menurut dia, terlalu banyak lembaga yang mengurusi soal gizi. “Sehingga tidak ada kejelasan kepemimpinan dan integrasi, koordinasi mudah berubah menjadi kompetisi senyap antarlembaga,” ujarnya.

Angka stunting saja, kata Betta, bisa berbeda tergantung sumbernya. Data penerima program juga tersebar di berbagai sistem: kesehatan, pendidikan, bantuan sosial. “Tanpa upaya serius membangun basis data terpadu penerima manfaat gizi, risiko double counting dan salah sasaran sangat besar,” kata Betta.

Betta mengingatkan, persoalan Indonesia hari ini bukan hanya berapa besar uang yang dikeluarkan negara untuk gizi, tetapi seberapa presisi negara mengetahui siapa yang benar-benar membutuhkan.