HASIL sigi Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA mencatat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menentang pemilihan kepala daerah dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penolakan itu juga berasal dari kelompok pemilih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024.

Sebanyak 71 persen responden yang memilih Prabowo-Gibran tidak sepakat dengan pilkada lewat DPRD. Penolakan juga datang dari pemilih pasangan calon lain, yakni duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sebanyak 60 persen responden pemilih Anies dan 77 persen responden pemilih Ganjar menyatakan tak setuju dengan pilkada lewat DPRD.

“Siapa pun pilihan capresnya, mayoritas menolak pilkada lewat DPRD,” kata Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa, saat memaparkan temuan di kantor lembaga itu di Jakarta, pada Rabu, 7 Januari 2026.

Survei ini melibatkan 1.200 masyarakat yang dipilih dari daerah di Indonesia dengan metode pengambilan sampel acak bertingkat. Semua respondens telah memiliki hak pilih dengan beragam kategori usia, dari 17 tahun hingga di atas 60 tahun.

Riset ini digelar pada 10-19 Oktober 2025 dengan cara wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Adapun margin of error atau batas kesalahannya adalah sekitar 2,9 persen. LSI Denny JA meyakini bahwa hasil survei ini bisa mencerminkan pilihan 204 juta pemilik hak suara di Indonesia per 2024.

LSI Denny JA juga bertanya kepada dua kelompok yang mengaku puas dan tidak puas terhadap pemerintahan Prabowo. Hasilnya, keduanya menyatakan tidak setuju bila kepala daerah dipilih lembaga legislatif daerah.

“Yang menyatakan puas 60 persen tidak setuju pilkada lewat DPRD.  Yang menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali 77 persen menolak,” ujar Ardian.

Agenda pilkada lewat DPRD berulangkali digelindingkan oleh Partai Golkar, sejak Desember 2024. Saat perayaan ulang tahun partai itu pada 2024 maupun 2025, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap keinginan partainya untuk menghidupkan kembali pilkada tak langsung.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri dua kali perayaan ulang tahun Partai Golkar itu. Dalam pidatonya di acara Golkar itu, Prabowo mengisyaratkan dukungannya terhadap pilkada lewat DPRD.

Menurut Ardian, hasil survei ini harus dilihat secara bijak oleh pemerintah dan elite partai politik. Pasalnya, 66 persen responden menginginkan pilkada tetap dilakukan secara langsung. Dia menekankan, perolehan angka di atas 60 persen dalam survei opini publik merupakan representasikan penolakan yang masif dan sistemik.

“Kalau persepsi ini menyebar begitu kuat tentu juga mengurangi kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran,” ujar dia.

Berdasarkan wawancara dan analisis, LSI Denny JA menyimpulkan masyarakat menolak pilkada lewat DPRD lantaran telah terbiasa memilih pemimpin daerah secara langsung. Ingatan kolektif selama 20 tahun saat pilkada pertama kali dilaksanakan pada 2005 sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat.

“Rakyat sudah terbiasa memilih langsung sehingga jika sekarang tiba-tiba berubah dengan asumsi yang tidak bisa diterima, tentu penolakan juga begitu keras,” tutur Ardian.

Dia pun merekomendasikan bahwa alih-alih menghapus pilkada langsung, pemerintah dan partai politik harus memperbaiki kualitas pilkada. Misalnya dengan membuang ekses negatif lewat menekan biaya politik dan memperketat rekrutmen kader hingga meningkatkan pengawasan.

Dalam setiap diskursus perubahan sistem demokrasi, Ardian mendorong supaya pemerintah dan DPR melibatkan publik secara terbuka. Selain itu, ia menilai bahwa DPRD maupun parpol harus berupaya membangun kembali integritas agar bisa dipercaya rakyat.

Jika ingin menguji coba pilkada lewat DPRD, LSI Denny JA merekomendasikan untuk menerapkan sistem itu secara terbatas di level gubernur. Sementara pilkada tingkat kabupaten atau kota tetap dilaksanakan secara langsung.

“Ini merupakan jalan tengah untuk melihat apakah asumsi perbaikan kualitas pilkada lewat DPRD itu benar atau tidak,” kata Ardian.