PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan penyaluran proyek makan bergizi gratis atau MBG akan merata di seluruh desa yang ada di Tanah Air pada 2026. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara panen raya dan pengumuman swasembada beras di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. “InsyaAllah tahun 2026 seluruh desa di Indonesia akan menerima MBG,” kata dia pada Rabu, 7 Januari 2026.
‎
‎Dia mengatakan target penyaluran MBG ke seluruh desa akan terealisasi pada akhir tahun ini. Prabowo berujar penyaluran makan gratis itu akan menyasar pelajar, ibu hamil, hingga lansia.
‎
‎Janji Prabowo membagikan paket MBG ke seluruh desa pada tahun ini, menurut dia, berangkat dari permintaan rakyat yang hingga kini belum merasakan program prioritas pemerintahannya tersebut.

Prabowo bercerita kerap menerima aspirasi bahwa masih ada desa yang belum menerima MBG.
“Tadi waktu saya datang banyak rakyat yang teriak, desanya belum terima MBG,” ujarnya.
‎
‎Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta maaf lantaran masih ada daerah yang belum mendapat MBG. Meski demikian, dia mengklaim sejak satu tahun proyek itu bergulir, kini sudah ada 55 juta penerima manfaat yang sudah menerima makan gratis.
‎
‎Dia mengatakan proyek MBG dibuat sebagai bukti kepedulian negara terhadap asupan nutrisi masyarakat. “Saya kira bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbukti mengurus rakyat sebaik-baiknya,” ucap dia.
‎
‎Dalam keterangan sebelumnya, Prabowo mengklaim tingkat keberhasilan pelaksanaan program MBG mencapai 99 persen berdasarkan hasil evaluasi. “Dengan kekurangan 0,00 sekian itu pun bagi kita sesuatu yang harus kita atasi, dan alhamdulillah kita sudah mengatasi, dan kita sedang atasi terus,” kata Prabowo, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI, Selasa, 6 Januari 2025.
‎
‎Anggota MBG Watch, Galau D. Muhammad mengatakan, klaim tersebut tidak sejalan dengan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Mulai dari kasus keracunan massal hingga tata kelola program yang dinilai amburadul dan tidak transparan.
‎
‎Galau mengatakan hingga kini pemerintah belum pernah mempublikasikan evaluasi komprehensif atas pelaksanaan MBG. Informasi yang disampaikan ke publik, kata dia, baru sebatas klaim kuantitas penerima manfaat dan narasi keberhasilan tanpa indikator objektif yang jelas. “Yang kita terima hanya glorifikasi keberhasilan. Tidak pernah dijelaskan secara transparan indikator apa yang dipakai untuk menyebut program ini efektif,” kata Galau saat dihubungi pada Rabu, 7 Januari 2026.
‎
‎Ia menilai selama tahun pertama implementasi MBG, banyak kritik konstruktif dari masyarakat sipil justru diperlakukan sebagai serangan. Menurut Galau, pemerintah kerap menggunakan diksi emosional dan memposisikan pengkritik sebagai pencela, alih-alih merespons substansi persoalan yang disampaikan.
‎
‎“Permasalahan sistemik digeser menjadi persoalan personal. Ini situasi politik yang tidak ideal untuk membahas kebijakan publik yang skalanya nasional dan dibiayai APBN,” ujarnya.