Eberta
ANGGOTA MBG Watch Galau D. Muhammad merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut program makan bergizi gratis (MBG) nyaris sempurna. Menurut Galau, klaim tersebut tidak sejalan dengan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari kasus keracunan massal hingga tata kelola program yang dinilai amburadul dan tidak transparan.
Galau mengatakan hingga kini pemerintah belum pernah mempublikasikan evaluasi komprehensif atas pelaksanaan MBG. Informasi yang disampaikan ke publik, kata dia, baru sebatas klaim kuantitas penerima manfaat dan narasi keberhasilan tanpa indikator objektif yang jelas.
“Yang kita terima hanya glorifikasi keberhasilan. Tidak pernah dijelaskan secara transparan indikator apa yang dipakai untuk menyebut program ini efektif,” kata Galau saat dihubungi pada Rabu, 7 Januari 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Ia menilai selama tahun pertama implementasi MBG, banyak kritik konstruktif dari masyarakat sipil justru diperlakukan sebagai serangan. Menurut Galau, pemerintah kerap menggunakan diksi emosional dan memosisikan pengkritik sebagai pencela, alih-alih merespons substansi persoalan yang disampaikan. “Permasalahan sistemik digeser menjadi persoalan personal. Ini situasi politik yang tidak ideal untuk membahas kebijakan publik yang skalanya nasional dan dibiayai APBN,” ujarnya.
Galau menyoroti data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang mencatat korban keracunan MBG telah menembus angka lebih dari 20 ribu anak. Ia menilai pemerintah cenderung menormalisasi risiko dengan menyebut angka itu kecil dibanding jumlah penerima manfaat.
“Padahal kalau merujuk regulasi, kasus-kasus itu sudah memenuhi prasyarat kejadian luar biasa. Ini bukan sekadar nol koma sekian, tapi preseden serius yang berdampak langsung pada anak-anak,” kata dia.
Menurut Galau, dampak keracunan MBG tidak berhenti pada aspek kesehatan jangka pendek. Ia menyebut ada trauma pada anak dan beban sosial-ekonomi bagi keluarga, termasuk orang tua yang terpaksa berhenti bekerja demi mengurus pemulihan anaknya.
MBG Watch juga menyoroti komunikasi publik pemerintah yang dinilai defensif dan tertutup. Galau mengungkap adanya laporan intimidasi terhadap pelapor di lapangan, termasuk kasus seorang ibu yang anaknya diberhentikan dari sekolah setelah melaporkan masalah MBG.
“Ini membuat proyek MBG terasa sangat eksklusif. Bahkan keracunan pun seolah tidak cukup untuk menghentikan atau mengoreksi jalannya program,” ujarnya.
Galau mendesak pemerintah membuka audit total pelaksanaan MBG secara transparan, melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Gizi Nasional (BGN). Audit tersebut, kata dia, harus mencakup dapur umum dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan sekadar membantah kritik di ruang publik.
Ia juga menilai sejumlah perubahan teknis, seperti penggantian alat makan atau wacana penambahan sendok bebek, tidak menyentuh akar persoalan. “Masalahnya bukan kasuistik, tapi tata kelola yang eksklusif, tidak transparan, dan rawan korupsi,” kata Galau.
Presiden Prabowo Subianto mengklaim tingkat keberhasilan pelaksanaan program MBG mencapai 99 persen berdasarkan hasil evaluasi. “Dengan kekurangan 0,00 sekian itu pun bagi kita sesuatu yang harus kita atasi, dan alhamdulillah kita sudah mengatasi, dan kita sedang atasi terus,” kata Prabowo, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI, Selasa, 6 Januari 2025.
Pernyataan itu disampaikan kepala negara dalam retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada hari ini. Prabowo menyatakan tidak menutup mata terhadap kekurangan dan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
