MAHKAMAH Konstitusi atau MK mengumumkan telah menangani total 366 permohonan pengujian undang-undang sepanjang 2025. Angka ini merupakan jumlah penanganan perkara terbanyak sepanjang lembaga penjaga konstitusi itu berdiri.

“Untuk pertama kalinya, MK meregistrasi lebih dari 200 permohonan pengujian undang-undang dalam satu tahun, bahkan hampir mencapai 300 permohonan yang diregistrasi hanya pada tahun 2025,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam pidatonya di sidang pleno khusus penyampaian laporan tahunan 2025 dan pembukaan masa persidangan MK tahun 2026 seperti dikutip dari kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI pada Rabu, 6 Januari 2025.

Jumlah 366 permohonan yang ditangani pada 2025 itu terdiri dari 284 permohonan yang diregistrasi pada tahun berjalan dan 82 permohonan lainnya merupakan lanjutan dari 2024.

Adapun jumlah permohonan pengujian undang-undang yang ditangani Mahkamah Konstitusi tercatat meningkat dalam lima tahun terakhir, yakni 121 permohonan pada 2021, 143 permohonan pada 2022, 187 permohonan pada 2023, dan 240 permohonan pada 2024.

Suhartoyo mengatakan lonjakan permohonan ini bukan sekadar peningkatan beban kerja bagi Mahkamah Konstitusi, melainkan juga menjadi salah satu indikator meningkatnya kesadaran hukum warga negara.

Ia mengatakan angka itu menandakan bahwa warga negara mulai sadar untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya. Peningkatan itu didukung kemudahan hukum acara dan pemanfaatan teknologi informasi di MK.

“Selain itu, lonjakan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi MK dalam menjaga amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Suhartoyo. 

Selain perkara PUU, sepanjang tahun 2025 Mahkamah Konstitusi telah menangani 334 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan satu Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (SKLN).