BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan kedalaman sedimentasi lumpur bekas banjir dan tanah longsor di sebagian wilayah terdampak bencana Sumatera mencapai lebih dari tiga meter. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebut sedimentasi bekas banjir itu merupakan pertama kalinya terjadi di Indonesia dibanding bencana alam selama beberapa tahun terakhir.

Menurut Abdul, kondisi tersebut yang membuat proses pembersihan berlangsung lama. “Nah proses pembersihan ini kalau hanya akan dipindahkan tentu saja kita harus melihat lokasi yang spesifik sehingga tidak menimbulkan permasalahan lingkungan di tempat pembuangan,” ujar dia di Kantor Graha BNPB, Jakarta, pada Selasa, 6 Januari 2026.

Karena itu, Abdul mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memperbolehkan pemerintah daerah menjual sedimentasi tersebut kepada pihak swasta. Presiden, kata Abdul, menilai penjualan sedimentasi kepada swasta akan mempercepat proses pembersihan sekaligus menjadi jalan keluar dari sulitnya menentukan tempat pembuangan tumpukan lumpur tersebut. 

Abdul mengklaim penjualan sedimentasi tersebut akan menguntungkan kedua pihak. “Kita membutuhkan tempat untuk memindahkan, ini diambil oleh swasta untuk bisa dimanfaatkan. Hal seperti ini yang sebenarnya dilihat Bapak Presiden bisa menjadi katalis percepatan,” tutur dia. 

Selain bisa mempercepat proses pemulihan, Abdul melanjutkan, penjualan sedimentasi memiliki dampak ekonomi bagi pemerintah. Sementara bagi swasta, sedimentasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk menunjang pelbagai agenda mereka. Salah satunya reklamasi. 

“Jadi jika ada pihak swasta yang ingin membeli tanda kutip lumpur ini tentu saja ini menjadi katalis yang akan mempercepat pembersihan di kawasan terdampak,” kata Abdul. 

Rencana menjual sedimentasi lumpur ke pihak swasta pertama kali disampaikan Prabowo Subianto dalam rapat penanganan bencana di Aceh pada Kamis, 1 Januari 2025 yang disiarkan Sekretariat Presiden. Kepala negara mengatakan pihak swasta berminat membeli material lumpur pascabencana di Sumatera.

Menurut Prabowo, informasi ketertarikan swasta itu dia dapat dari laporan para kepala daerah. “Gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik,” kata dia. 

Prabowo berujar pihak swasta bisa memanfaatkan material lumpur banjir yang ada di mana-mana. Selain di sungai, kata dia, mereka juga bisa membeli lumpur yang menutupi sawah. Prabowo lantas mempersilakan pemerintah daerah yang ingin menjual material lumpur ke pihak swasta. “Silakan, ini saya kira bagus sekali. Jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan,” tutur mantan menteri pertahanan ini.

Prabowo berujar pemanfaatan lumpur oleh swasta bisa mempercepat normalisasi sungai yang mendangkal akibat sedimen dari banjir dan longsor. Selain itu, kata Prabowo, pembelian material lumpur memberikan manfaat langsung kepada pemerintah daerah.

“Nanti juga bermanfaat itu kalau bisa lumpurnya kalau ada swasta mau beli, ya monggo silakan, langsung dinikmati oleh daerah-daerah, ya kan? Benar, enggak? Gubernur, bupati ada semangat sedikit, ya, kalau tahu begitu,” tutur Prabowo.

Namun Abdul Muhari mengungkap hingga hari ini belum ada swasta yang secara resmi membeli material lumpur bekas banjir tersebut.