Eberta
SEKRETARIS Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron memberi sinyal arah sikap partainya terhadap sistem pemilihan kepala daerah. Herman mengatakan Partai Demokrat akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan sistem pemilihan kepala daerah ke depan.
“Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” kata Herman dalam keterangan tertulis, pada Selasa, 6 Januari 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini menjelaskan, Demokrat meyakini bahwa konstitusi telah memberi kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pilkada. Sehingga ia menganggap, baik pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung, sama-sama pilihan yang sah bagi demokrasi Indonesia.
“Bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas, apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga,” kata Herman.
Ia mengatakan pilkada merupakan hajat demokrasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Sehingga Partai Demokrat mendorong agar pembahasan tentang penentuan sistem pilkada dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik yang demokratis.
Herman juga mengatakan agenda pilkada tak langsung layak untuk dipertimbangkan. “Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius,” kata dia. “Khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional,.”
Agenda pilkada lewat DPRD berulangkali digelindingkan oleh Partai Golkar, sejak Desember 2024. Saat perayaan ulang tahun partai itu pada 2024 maupun 2025, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap keinginan partainya untuk menghidupkan kembali pilkada tak langsung. Presiden Prabowo Subianto menghadiri dua kali perayaan ulang tahun Partai Golkar itu. Dalam pidatonya di acara Golkar itu, Prabowo mengisyaratkan dukungannya terhadap pilkada lewat DPRD.
Partai politik pendukung pemerintahan Prabowo ikut mendukung pilkada lewat DPRD seperti Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Elite keempat partai itu bahkan sempat berkumpul di rumah Bahlil Lahadalia di Jakarta pada Ahad, 28 Desember 2025. Dalam pertemuan itu mereka diduga membahas agenda pilkada melalui DPRD.
