KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana mendaftarkan gugatan penolakan atas penetapan upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa gugatan itu akan dikirimkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam waktu dekat.

“Ini akan dimasukkan gugatannya tanggal 5 Januari atau paling lambat 6 Januari oleh tim kuasa hukum KSPI DKI Jakarta,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring pada Jumat, 2 Januari 2026.

Dalam gugatannya, KSPI akan menuntut kenaikan UMP Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta atau sesuai dengan angka ideal kebutuhan hidup layak (KHL) menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Dia menegaskan, bahwa tuntutan kenaikan upah penting untuk terus digencarkan dengan beberapa alasan.

Pertama, untuk mendorong kenaikan kelayakan hidup pekerja di Jakarta yang mendapat upah minimum lebih rendah daripada di Bekasi dan Karawang. Apalagi masa berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan adalah 10-15 tahun.

Alasan kedua, kata Said Iqbal, adalah untuk meningkatkan daya beli terutama di Jakarta. Ia menilai peningkatan UMP bisa mengatasi daya beli yang menurun beberapa waktu ke belakang. Kemudian, alasan ketiga adalah untuk mengejar selisih antara jumlah pendapatan dan biaya hidup di Jakarta yang dilaporkan membutuhkan 15 juta per bulan.

Selain mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta, KSPI juga berencana mendaftarkan gugatan atas penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 di Provinsi Jawa Barat yang diteken oleh Gubernur Dedi Mulyadi pada 24 Desember 2025. Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2025 itu dipersoalkan lantaran menetapkan UMSK untuk 12 kabupaten/kota saja. Padahal Jawa Barat memiliki total 27 kota dan kabupaten.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyusun revisi keputusan UMSK untuk 19 kota atau kabupaten itu. Namun, menurut Said Iqbal, revisi itu justru lebih parah dari penetapan upah awal.

“Revisi UMSK itu memuat pabrik kecap dan pabrik roti upahnya mendekati Rp 6 juta. Tapi pabrik elektronik multinational company seperti Samsung, Epson, Panasonic, upahnya lebih rendah dari pabrik kecap. Enggak masuk akal,” kata dia.

Gugatan itu rencananya akan dilayangkan antara 5-6 Januari 2026 ke PTUN Bandung, Jawa Barat. Dia menuntut agar Dedi Mulyadi mengembalikan penetapan UMSK 19 Kabupaten/Kota di Jawa Barat sesuai rekomendasi wali kota atau bupati.