Eberta
KETUA Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Jakarta yang melarang pesta kembang api dalam perayaan tahun baru 2026. Ahmad Ali menilai, kebijakan tersebut bukan ingin membatasi antusiasme masyarakat, melainkan sebuah pilihan elok di tengah kondisi pascabencana di Sumatera.
“Tahun baru seharusnya tidak hanya dirayakan dengan sorak dan cahaya di langit, tetapi juga dengan keheningan hati dan kepedulian,” kata dia dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman PSI pada Sabtu, 27 Desember 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut mantan politikus Partai NasDem itu, saat sebagian masyarakat masih berjuang memulihkan hidup pasca bencana, empati adalah bentuk perayaan yang paling bermakna. Sehingga dia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengisi malam pergantian tahun dengan menggelar doa bersama, di rumah, di tempat ibadah, maupun di lingkungan masing-masing.
“Mari kita tundukkan kepala, bukan menyalakan kembang api. Kita mohon kepada Allah SWT agar bangsa ini dijauhkan dari perpecahan, diberikan ketenangan, serta dikuatkan menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ahmad Ali juga mendorong percepatan penanggulangan pascabencana di di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Menurut dia, pemilihan dampak bencana ekologis ini tidak boleh berhenti pada respons tanggap darurat, tetapi juga pemulihan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.
“Negara harus hadir bukan hanya saat kamera menyala, tetapi juga dalam jangka panjang serta memastikan rumah dibangun kembali, mata pencaharian pulih, dan masyarakat bangkit dengan martabat,” kata dia.
Ali menekankan, tahun baru 2026 harus menjadi momentum untuk menata ulang niat dan memperbaiki kekurangan di tahun 2025. PSI, kata Ahmad Ali, mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menjaga ketertiban, keselamatan publik, dan membangun budaya perayaan yang lebih beradab, reflektif, serta berorientasi pada kemanusiaan.
Kepala daerah yang telah mengeluarkan imbauan perihal perayaan tahun baru ialah Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dia mengimbau masyarakat ibu kota tidak menyalakan kembang api saat perayaan malam tahun baru. Imbauan tersebut disampaikan sebagai bentuk solidaritas terhadap sejumlah wilayah di Sumatera yang terdampak bencana alam.
Pramono menegaskan imbauan ini bukan larangan. Pemerintah Provinsi Jakarta tidak akan melarang masyarakat secara perorangan menyalakan kembang api. Namun, ia meminta warga menahan diri dan menghindari penggunaan kembang api maupun petasan pada malam pergantian tahun.
Meski demikian, Pramono memastikan seluruh perayaan tahun baru yang diselenggarakan instansi pemerintah maupun swasta, seperti hotel dan pusat perbelanjaan, tidak akan menggunakan kembang api. “Saya sudah memutuskan untuk seluruh wilayah Jakarta, baik kegiatan pemerintah maupun swasta, kami meminta agar tidak ada kembang api,” kata Pramono dalam keterangannya, Senin, 22 Desember 2025.
Pramono berujar pemerintah daerah akan mengeluarkan surat edaran kepada instansi pemerintah dan swasta. Harapannya, kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, mereka dapat mematuhi surat edaran tersebut dan tidak menyalakan kembang api.
Menurut dia, peringatan malam pergantian tahun akan tetap berlangsung di Jakarta. Namun, skalanya akan lebih kecil dari biasanya. Selain itu, pemerintah juga akan menyajikan atraksi drone dan video mapping untuk menggantikan kembang api. Atraksi itu akan mengangkat tema Jakarta kota global serta solidaritas untuk Sumatera.
