KEMENTERIAN Haji dan Umrah memberikan relaksasi pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi calon jemaah yang berasal dari daerah terdampak bencana Sumatera. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada November lalu itu berpengaruh terhadap kesiapan jemaah haji di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Dampak bencana ini tergambar dari masih rendahnya persentase pelunasan biaya haji pada tahap pertama, khususnya di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara,” ujar Direktur Jenderal Pelayanan Haji dan Umrah, Ian Heriyawan melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 27 Desember 2025.

Pada pelunasan biaya haji tahap pertama, Provinsi Aceh mencatat persentase pelunasan terendah sebesar 56,58 persen, sementara Sumatera Utara sebesar 62,5. Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 73,99 persen. Adapun Provinsi Sumatera Barat masih mencatatkan persentase pelunasan di atas rata-rata nasional.

Ian menduga rendahnya angka pelunasan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain ketidaksiapan biaya jemaah akibat bencana, gangguan infrastruktur perbankan, terganggunya sarana dan layanan kesehatan untuk keperluan pemeriksaan istithaah kesehatan, hingga kondisi kesehatan jemaah pascabencana

Karena itu, Kementerian Haji akan memberikan relaksasi bagi calon jemaah di tiga wilayah tersebut. Mereka diberikan kesempatan untuk melakukan pelunasan pada tahap kedua yang dijadwalkan pada 2–9 Januari 2026. Kementerian Haji, kata Ian, juga akan mempertimbangkan bentuk relaksasi lain apabila jemaah masih belum bisa melakukan pelunasan hingga tenggat waktu tersebut

“Relaksasi tambahan seperti perpanjangan waktu khusus bagi tiga provinsi terdampak bencana akan dipertimbangkan setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil pelunasan tahap kedua,” tutur Ian.

Meski begitu, Ian juga menekankan Kementerian Haji juga akan tetap menjaga ketepatan jadwal pelunasan secara nasional. Hal ini berkaitan dengan ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan batas akhir input data jemaah untuk keperluan visa pada 8 Februari 2026.

“Kami berupaya menyeimbangkan antara empati terhadap kondisi jemaah terdampak bencana dan kepatuhan terhadap timeline penyelenggaraan ibadah haji internasional. Prinsipnya,” kata Ian.

Kementerian Haji mengimbau agar calon jemaah di wilayah terdampak bencana untuk terus berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Haji dan Umrah setempat, serta memanfaatkan kesempatan pelunasan tahap kedua sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Adapun total kuota haji yang dimiliki ketiga provinsi itu berjumlah sekitar 20 ribu kursi. Provinsi Aceh sebanyak 5.426 kursi, Sumatera Utara 5.913 kursi dan Sumatera Barat  3.928 kursi. 

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf sempat menyinggung soal peluang memindahkan kuota haji 20 ribu kursi tersebut ke provinsi lain apabila jemaah terdampak bencana tidak bisa melunasi biaya haji hingga waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, calon jemaah haji dari ketiga provinsi bisa gagal berangkat pada tahun depan dan masuk daftar tunggu pelaksanaan haji 2027. “Kalau toh nanti sampai hari tertentu pelunasan belum bisa terlunasi, ada kemungkinan kita tawarkan ke provinsi lain dan mereka akan dipersiapkan untuk 2027,” kata Irfan di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Selasa, 23 Desember 2025.

Adapun biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 ditetapkan sebesar Rp 87,4 juta per anggota jemaah. Biaya itu turun Rp 2 juta dibanding BPIH 2025 sebesar Rp 89,4 juta. Besaran BPIH ini juga lebih rendah Rp 1 juta dibanding angka yang diusulkan Kementerian Haji, yakni Rp 88,4 juta.

Dari total BPIH itu, setiap calon haji hanya perlu membayar Rp 54.193.807 sebagai bipih. Adapun kekurangan sekitar Rp 33.215.000 akan ditutup oleh subsidi pemerintah dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji.