PARTAI Golkar mengusulkan pembentukan koalisi permanen dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut menjadi salah satu dari 10 pernyataan politik yang diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar 2025 yang digelar di Jakarta, Sabtu, 20 Desember 2025.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan koalisi permanen diperlukan untuk menjamin stabilitas politik dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah. Menurut dia, stabilitas politik akan mempercepat proses pengambilan keputusan sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang. “Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan,” ujar Bahlil dalam keterangan pers, Ahad, 21 Desember 2025.

Bahlil menjelaskan, Golkar mendorong transformasi kerja sama politik dari koalisi elektoral yang bersifat taktis menjadi koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis kesamaan platform serta agenda kebijakan. Koalisi tersebut, kata dia, tidak hanya dibentuk untuk memenangkan pemilihan presiden, tetapi juga dilembagakan sebagai kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.

Selain mengusulkan koalisi permanen, Rapimnas Golkar juga merekomendasikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Usulan ini, menurut Golkar, dimaksudkan sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menekankan keterlibatan dan partisipasi publik dalam prosesnya.

Terkait pelaksanaan pemilihan umum, Golkar merekomendasikan penyempurnaan sistem proporsional terbuka. Pembenahan dilakukan melalui perbaikan aspek teknis penyelenggaraan, kualitas penyelenggara, serta tata kelola pemilu guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Gagasan koalisi permanen sebelumnya juga mengemuka dalam Puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025. Acara tersebut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Bahlil menilai pemerintahan yang berkelanjutan membutuhkan dukungan politik yang stabil. “Kami menyarankan harus ada koalisi permanen. Saya tidak tahu berapa partai yang bisa diajak, yang penting konsepnya dibuka,” kata dia usai acara.

Saat ini, pemerintahan Prabowo-Gibran didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus, koalisi besar yang dibentuk untuk mengonsolidasikan kekuatan partai-partai politik pasca-Pilpres 2024. Mulanya, KIM diisi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima. Koalisi bertambah dengan bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Perindo, dan Partai NasDem, Partai Buruh, hingga Partai Ummat. Penambahan partai dalam koalisi inilah yang disebut KIM plus.

Gagasan koalisi permanen juga sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan pimpinan partai politik KIM plus di Hambalang, Bogor, Jumat, 14 Februari 2025. Beberapa ketua umum partai yang hadir mengonfirmasi keinginan tersebut.