KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menargetkan penambahan kursi untuk partai beringin di Pemilihan Umum 2029. Bahlil mengatakan hal itu saat membuka Rapat Pimpinan Nasional I atau Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu, 20 Desember 2025.

Bahlil mendorong supaya Golkar mengamankan jumlah kursi lebih banyak untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2029-2034. “Kami sedang melakukan konsolidasi untuk meningkatkan persiapan agar Pemilu 2029 kita bisa menambah kursi,” kata Bahlil usai membuka Rapimnas di kantor DPP Golkar, Jakarta, pada Sabtu, 20 Desember 2025.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu berujar, saat ini Fraksi Golkar mendapat jatah 102 kursi dari total 580 anggota DPR. Sehingga dia ingin jumlah kursi itu meningkat pada Pemilu 2029.

Menurut Bahlil, Rapimnas merupakan ajang pengambilan keputusan tertinggi kedua di Partai Golkar setelah musyawarah nasional. Pertemuan yang dihadiri pengurus daerah ini akan merumuskan strategi pendulangan suara di ajang pesta demokrasi mendatang.

Bahlil mengatakan strategi itu merupakan salah satu agenda utama dalam Rapimnas I Golkar 2025. Agenda lainnya adalah memperkuat dukungan internal Golkar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Mendukung pemerintahan Pak Prabowo-Gibran dengan baik dengan program-programnya,” kata mantan menteri investasi dan hilirisasi tersebut.

Rapimnas I Golkar 2025 mengusung tema ‘Memantapkan Konsolidasi, Memajukan Indonesia’. Pembukaan agenda ini dihadiri oleh 299 orang baik dari pengurus tingkat pusat maupun daerah. Sejumlah menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dari Golkar tampak hadir.

Di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, hingga Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus.

Dalam sambutannya di hadapan kader, Bahlil menegaskan bahwa keberadaan Golkar tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Hal itu juga berlaku untuk dirinya sendiri.

“Saya tidak akan pernah memerintah atau meminta kalian untuk mengurus pribadi saya. Karena saya sudah tahu bagaimana cara mengurus pribadi saya sejak kecil,” kata dia.

Sebaliknya, Bahlil mengimbau agar kader menggunakan Golkar sebagai alat kepentingan rakyat dan tidak boleh disalahgunakan.