Eberta
DEWAN Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mendorong pemerintah pusat menerima uluran tangan dari berbagai pihak untuk bencana Sumatera, termasuk dari luar negeri. PDIP menilai hal itu bisa dilakukan lantaran korban bencana sudah kewalahan menghadapi dampak dari banjir dan tanah longsor.
Ketua DPP PDIP Tri Rismaharini mengatakan, seharusnya pemerintah tidak tebang pilih menyeleksi bantuan untuk korban banjir di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Risma mendorong agar semua bantuan diterima.
“Siapa pun yang memberikan bantuan itu kita tidak usah (memilih) ini siapa dulu, ini siapa dulu, ini siapa. Tapi harus secepatnya didorong. Minimal untuk membangunkan semangat mereka,” kata Risma saat ditemui di Jakarta Internasional Equestrian Park, Jakarta, pada Jumat, 19 Desember 2025.
Risma mengaku tidak mengetahui jelas bagaimana regulasi penyaluran bantuan asing. Kendati begitu, ia menekankan bahwa kondisi masyarakat di titik bencana yang memprihatinkan harus diprioritaskan.
Pasalnya, para korban itu telah kehilangan rumah beserta isinya hingga anggota keluarga. Terlebih, Risma juga meyakini para korban mengalami trauma akibat bencana tersebut. Sehingga bantuan apa pun dianggap bisa meringankan beban mereka.
“Selain kehilangan harta benda mereka juga kehilangan keluarga. Dengan kedatangan orang lain yang menghibur mereka aja mereka udah senang. Apalagi kita bisa membantu kehidupan mereka,” tutur dia.
Hingga saat ini pemerintah tidak menetapkan bencana Sumatera sebagai darurat nasional. Hal ini mengakibatkan sulitnya bantuan asing masuk ke wilayah bencana. Pemerintah Aceh bahkan telah mengirim surat kepada dua lembaga PBB yaitu UNDP dan Unicef untuk membantu recovery korban bencana banjir dan tanah longsor.
Adapun Muhammadiyah menilai ketidaksiapan negara dalam menetapkan status darurat kemanusiaan nasional atas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera dinilai memperpanjang penderitaan para korban serta mencerminkan belum hadirnya tanggung jawab negara secara utuh.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menegaskan bahwa skala bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah melampaui kapasitas pemerintah daerah, sehingga membutuhkan komando dan penanganan nasional yang terkoordinasi.
Akibat bencana dahsyat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal sudah mencapai 1.068 jiwa per Jumat, 19 Desember 2025 pukul 09.30 WIB. Data itu diakses dari Geoportal Data Bencana milik BNPB. “1.068 jiwa korban meninggal,” tulis keterangan di Geoportal Data Bencana, Jumat.
Kabupaten Agam tercatat sebagai wilayah dengan jumlah korban meninggal tertinggi, yakni 187 jiwa, disusul Kabupaten Aceh Utara sebanyak 169 jiwa, dan Tapanuli Tengah 131 jiwa. Sementara itu, sebanyak 190 orang masih dinyatakan hilang dan sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka.
BNPB juga melaporkan sebanyak 147.236 rumah mengalami kerusakan. Kerusakan juga terjadi pada 1.600 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 967 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung atau kantor, dan 145 jembatan.
