KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengusulkan agar pemerintah daerah memiliki sistem alarm pendeteksi bencana. Ia mengatakan itu dalam agenda ‘Seminar Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban’ di Jakarta International Equestrian Park, Jakarta, pada Jumat, 19 Desember 2025.

Menurut Megawati, keterbatasan dana daerah tidak bisa menjadi alasan. Sebabnya, sistem alarm tradisional seperti kentung bisa digunakan. “Saya saja minta sama pemerintah daerah, mbok ya kamu kalau daerahnya itu sudah ada kemungkinan bencana gitu, mbok pasang (kentung),” kata dia dalam sambutannya.

Mantan presiden ke-5 itu menuturkan sistem peringatan dini bencana tidak harus menggunakan teknologi canggih. Pemerintah daerah, kata dia, bisa menciptakannya sendiri dengan mencontoh teknologi yang ada.

Kemudian ia menceritakan pengalamannya mengunjungi Jepang dan saat itu muncul peringatan potensi bencana. Megawati yang kala itu berada di rumah makan hendak keluar dari restoran setelah mendengar bunyi sirine pertama kali. Namun, ia dicegah oleh kenalannnya yang merupakan penduduk asli Jepang.

Menurut Megawati, orang harus segera mengevakuasi diri begitu sirine berbunyi kedua kalinya. Ia pun mendorong hal ini diterapkan di Indonesia. “Fukushima itu luar biasa. Saya bilang, kapan Indonesia bisa begini?” tutur dia.

Megawati menceritakan pengalamannya membangun organisasi sayap PDIP di bidang tanggap darurat bencana yang dinamai Badan Penanggulangan Bencana atau Baguna. Seminar yang dihadiri oleh para kader dan relawan PDIP ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat perihal mitigasi bencana setelah banjir dan tanah longsor terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada akhir November 2025.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal akibat bencana Sumatera mencapai 1.068 jiwa per Jumat, 19 Desember 2025 pukul 09.30 WIB. Data itu diakses dari Geoportal Data Bencana milik BNPB.

Kabupaten Agam tercatat sebagai wilayah dengan jumlah korban meninggal tertinggi, yakni 187 jiwa, disusul Kabupaten Aceh Utara sebanyak 169 jiwa, dan Tapanuli Tengah 131 jiwa. Sementara itu, sebanyak 190 orang masih dinyatakan hilang dan sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka. 

BNPB juga melaporkan sebanyak 147.236 rumah mengalami kerusakan. Kerusakan juga terjadi pada 1.600 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 967 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung atau kantor, dan 145 jembatan.