MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah memiliki pekerjaan rumah menyelesaikan masalah izin penerbitan hutan dan pertambangan di lokasi bencana Sumatera. Prasetyo berkata Presiden Prabowo Subianto juga menaruh perhatian untuk menertibkan izin pembukaan usaha di bantaran sungai.

“Berkaitan dengan masalah lingkungan, penertiban kawasan-kawasan hutan, izin-izin pertambangan, izin-izin pembukaan usaha-usaha di bantaran-bantaran sungai juga itu menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto, ” kata dia di Sumatera Barat, Kamis, 18 Desember 2025 dipantau YouTube Sekretariat Presiden. 

Prabowo mengunjungi lokasi pengungsian, kondisi jembatan bailey, proses perbaikan jembatan nasional di Sumatera Barat hari ini. Prabowo, kata Prasetyo, mendapatkan laporan dari gubernur, wakil gubernur, dan para bupati di Sumatera Barat mengenai masalah sejumlah perizinan itu. Namun, Prasetyo tidak menjelaskan rinci masalah izin tersebut. 

Juru bicara presiden ini mengucapkan terima kasih kepada BNPB, TNI, Polri, Basarnas, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam membantu penanganan bencana Sumatera. Prasetyo mengatakan mereka bekerja sama untuk mengatasi masalah bencana ini supaya keadaan membaik. 

“Terima kasih. Seluruh masyarakat yang bahu-membahu bekerja sama, bekerja keras untuk segera mengatasi keadaan dan kembali menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya,” kata dia. 

Trend Asia sebelumnya menyatakan hilangnya jutaan hektare hutan di Sumatera berkaitan dengan penerbitan izin pemanfaatan kawasan hutan dalam satu dekade terakhir. Temuan ini dirilis di tengah bencana banjir Sumatera di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menewaskan 867 orang (data per 5 Desember 2025).

Manajer Kampanye Bioenergi Trend Asia Amalya Reza menjelaskan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kehilangan hutan alam seluas 3.678.411 hektare selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sumatera Utara menjadi wilayah dengan deforestasi tertinggi yaitu 1.608.827 hektare, disusul Sumatera Barat 1.049.833 hektare, dan Aceh 1.019.749 hektare.

Namun, kata dia, pemerintah cenderung mereduksi fakta kerusakan lingkungan tersebut. “Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membanggakan penurunan angka deforestasi di daerah terdampak bencana dalam setahun terakhir. Padahal, penurunannya tidak sebanding dengan tren kenaikan deforestasi yang berlangsung selama satu dekade. Dampaknya terasa hari ini,” kata Reza melalui keterangan tertulis, Jumat, 5 Desember 2025.

Reza menyebut terdapat 31 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang diterbitkan di ketiga provinsi tersebut dengan total luas mencapai 1.019.287 hektare. Dari jumlah itu, Sumatera Utara tercatat paling banyak menerima, yaitu 15 izin dengan cakupan lahan 592.607 hektare.

Penerbitan izin ini juga bertepatan dengan lonjakan deforestasi yang signifikan. Trend Asia mencatat deforestasi meningkat dari 414.295 hektare pada 2021 menjadi 635.481 hektare pada 2022, atau naik hampir 54 persen dalam setahun setelah izin PBPH terbit.

Reza juga mengaitkan kerusakan hutan dengan meningkatnya risiko banjir dan longsor di Sumatera. Dalam laporan sebelumnya yang diterbitkan bersama JATAM dan Bersihkan Indonesia pada 2021, lembaga itu menemukan 704 konsesi pertambangan berada di wilayah berisiko banjir seluas 1.491.263 hektare, serta 187 konsesi lain berada di kawasan rawan longsor.

Menurut Reza, bencana yang tengah berlangsung bukan semata akibat cuaca ekstrem, tetapi merupakan akumulasi dari kebijakan yang mengabaikan daya dukung ekosistem. Lonjakan izin industri ekstraktif tersebut tidak lepas dari sejumlah kebijakan pemerintah seperti revisi UU Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja yang melonggarkan persyaratan lingkungan demi kemudahan investasi.

“Pemerintah harus tegas untuk mencari penyebab bencana ekologis dengan mengevaluasi semua perizinan serta mencabut izin perusahaan bermasalah dan terbukti melanggar serta memicu banjir,” kata Reza.