Jakarta –

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tengah menyusun Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2025-2045. Hal ini sebagai arah transformasi birokrasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KementerianPAN-RB Erwan Agus Purwanto mengatakan reformasi birokrasi merupakan perjalanan panjang yang tidak hanya dirancang untuk lima atau sepuluh tahun ke depan, tetapi untuk mempersiapkan birokrasi Indonesia dalam dua dekade mendatang.

Hal itu disampaikan Erwan pada Selasa (16/12) saat memberikan sambutan sekaligus membuka Public Hearing DBRBN 2025-2045 dan Forum Group Discussion (FGD) Transformasi Birokrasi di Yogyakarta.

Penyusunan Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045, menurut Erwan, telah melalui proses panjang sejak diinisiasi pada 2023. Rancangan tersebut dibahas melalui berbagai forum diskusi lintas instansi pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan akademisi, komunitas masyarakat, sektor swasta, hingga sosialisasi kepada masyarakat umum melalui kanal media sosial.

“Mudah-mudahan dengan berbagai macam proses tersebut, pelaksanaan RB ke depan dapat lebih bermanfaat dan berdampak serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Erwan, dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Erwan menegaskan reformasi birokrasi harus tumbuh dari dialog dan keberanian untuk saling mendengar. Menurutnya, forum public hearing menjadi ruang penting untuk merumuskan arah besar transformasi birokrasi agar benar-benar menjawab kebutuhan zaman dan harapan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris KementerianPAN-RB, Reni Suzana menyoroti pentingnya kesiapan birokrasi dalam menghadapi perubahan global menuju 2045. Tantangan tersebut meliputi persaingan sumber daya alam, dinamika geopolitik dan geoekonomi, perubahan iklim, perkembangan teknologi, hingga pergeseran demografi dan urbanisasi.

Reni menyampaikan sesuai arahan Presiden, reformasi birokrasi diarahkan agar birokrasi semakin responsif, berintegritas, serta berorientasi pada hasil dan pelayanan publik.

“Reformasi Birokrasi tidak dapat berjalan tanpa arah yang jelas. Maka dari itu reformasi birokrasi ditempatkan sebagai bagian dari mandat nasional, agar perubahan birokrasi memiliki kesinambungan hingga jangka panjang,” ujarnya.

Dalam paparannya, Reni juga mengungkapkan tiga tantangan besar yang masih menghambat reformasi birokrasi. Pertama, defisit sinergi strategis yang ditandai fragmentasi program antarinstansi dan tumpang tindih kebijakan. Kedua, rendahnya komitmen kolektif akibat pola pikir sektoral atau silo mentality. Ketiga, disparitas kapasitas instansi, baik dari sisi SDM, anggaran, infrastruktur digital, maupun tata kelola.

“Untuk itu, reformasi birokrasi harus ditransformasikan menjadi agenda nasional dan hasil kolektif bersama, bukan sekadar beban administratif masing-masing instansi,” tambahnya.

Rangkaian public hearing DBRBN 2025-2045 akan dilaksanakan melalui tiga sesi diskusi panel yang berfokus pada Digital Governance, ASN Muda Penggerak Reformasi Birokrasi, serta Pembangunan Budaya Integritas. Kegiatan ini melibatkan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), perwakilan pemerintah daerah, serta unit kerja vertikal kementerian dan lembaga di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta.

Melalui forum ini, PAN-RB berharap terjadi pertukaran gagasan yang konstruktif untuk memastikan transformasi birokrasi tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.

(anl/ega)