MENTERI Sosial Saifullah Yusuf merespons langkah Pemerintah Provinsi Aceh yang meminta bantuan kepada lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam penanganan bencana Sumatera, kata Saifullah, Kementerian Sosial berpedoman pada arahan Presiden Prabowo Subianto.

Saifullah mengatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merupakan perwakilan pemerintah pusat yang berwenang menindaklanjuti tindakan Pemprov Aceh. “Kalau ada usulan-usulan bisa nanti lewat Mendagri, ya. Kalau memang itu dari pemerintah daerah, nanti akan disampaikan ke Presiden,” kata Gus Ipul, sapaan Saifullah, seusai menghadiri rapat tingkat menteri membahas penanganan bencana Sumatera di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, pada Rabu, 17 Desember 2025.

Banjir dan tanah longsor terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada akhir November 2025. Sesuai dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu, 17 Desember 2025, korban meninggal bencana Sumatera sebanyak 1.059 orang.

Berbagai pihak pun mendesak agar pemerintah menetapkan banjir Sumatera itu sebagai bencana nasional. Alasannya, agar pemulihan bencana lebih cepat dan bantuan asing dapat masuk ke dalam negeri. Tapi, pemerintahan Prabowo Subianto menolaknya. Pemerintah juga menolak bantuan asing untuk penanganan bencana Sumatera.

Di tengah kontroversi itu, Pemerintah Aceh bersurat ke kedua lembaga di bawah naungan PBB, yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (Unicef) yang telah beroperasi di Indonesia. UNDP adalah lembaga yang berfokus kepada pembangunan negara, termasuk di dalamnya memberantas kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Sedangkan Unicef berfokus pada kesejahteraan anak.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengaku tidak mengetahui perihal surat tersebut. Muzakir justru mengatakan bahwa surat permohonan bantuan penanganan bencana itu dikirim ke lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” kata dia di Banda Aceh, pada Selasa, 16 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Juru bicara Pemerintah Provinsi Aceh Muhammad MTA, menjelaskan, terjadi kesalahpahaman informasi mengenai pengiriman surat tersebut. Ia mengatakan Gubernur Aceh tidak bersurat langsung ke PBB, melainkan mengirim surat itu ke UNDP dan UNICEF yang beroperasi di Indonesia.

Muhammad menekankan bahwa kedua lembaga itu merupakan mitra pemerintah Indonesia. Sehingga ia meluruskan bahwa Gubernur Aceh tidak melangkahi Presiden Prabowo Subianto dengan mengirimkan surat ke PBB secara langsung.

Ia menuturkan, Tim Komunikasi Presiden juga telah meminta penjelasan dari Pemprov Aceh mengenai hal ini. Muhammad mengaku bahwa tindakan Pemprov Aceh kini dapat dimengerti oleh pemerintah pusat.

“Ada salah paham, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB. Tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada,” kata Muhammad.

Dia menjelaskan, alasan Pemprov Aceh bersurat ke UNDP dan UNICEF lantaran kedua lembaga itu dianggap memiliki perhatian khusus terhadap penanganan bencana. Apalagi kedua lembaga turut membantu penanganan tsunami di Aceh pada 2004. Sehingga pemerintah daerah kembali berharap mendapat dukungan dari kedua lembaga tersebut.

“Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pascabencana untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia,” katanya.

Menteri Saifullah Yusuf menegaskan sikap pemerintah masih sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. “Pedoman kami adalah arahan Presiden,” kata Saifullah.

Ia mengklaim bahwa saat ini pemerintah tengah bekerja keras memulihkan kerusakan akibat banjir dan tanah longsor di tiga provinsi.