GREENPEACE Indonesia dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menyebut keinginan Presiden Prabowo Subianto menanam kelapa sawit, tebu, dan singkong di tanah Papua bisa membawa bencana ekologis ke Papua.

Dalam pengarahan ke kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Prabowo menyebut daerah Papua harus ditanam kelapa sawit untuk BBM, dan tebu atau singkong untuk etanol. Ia mengatakan penanaman di Papua bertujuan untuk swasembada energi dan pangan.

“Demi ambisi swasembada pangan dan energi, Prabowo menyiapkan bencana ekologis bagi Papua,” kata Asep Komarudin, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, dalam pernyataan tertulis yang diterima Tempo, 17 Desember 2025. 

Asep mengatakan ambisi Prabowo bisa membabat jutaan hutan alam dan mengabaikan keberadaan masyarakat adat sebagai pemegang kedaulatan tanah Papua.

Menurut Asep, Prabowo tidak belajar dari bencana ekologis Sumatera yang disebabkan deforestasi masif bisnis ekstraktif perkebunan sawit dan kehutanan, yang telah menyebabkan 1.030 orang meninggal. Bencana Sumatera juga menimbulkan kerugian ekonomi mencapai Rp 68,8 triliun dan kehilangan harta benda dan infrastruktur sosial ekonomi.

Asep menyebut pernyataan ‘Papua harus ditanami’ mencerminkan pendekatan top-down yang mengabaikan hak menentukan nasib sendiri atas ruang hidup. Papua kembali diposisikan sebagai objek kebijakan nasional dan mengabaikan hak masyarakat adat. 

“Pernyataan tersebut mengandung logika kolonial: negara paling berkuasa menentukan dan mengubah kehidupan sosial rakyat dan lingkungan alam di Tanah Papua, seolah-olah Papua adalah ruang kosong yang menunggu diisi proyek negara,” kata dia.

Sementara itu, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mengidentifikasi ada 94 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Papua dengan luas 1.332.032 hektare . Staf Advokasi Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Tigor Hutapea, mengatakan perkebunan sawit itu hanya dikuasai dan dimiliki segelintir korporasi yang dekat dengan penguasa.

Di Merauke, kata Tigor, proyek swasembada pangan dan energi sudah berjalan hampir dua tahun, yang dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat dan perizinan kelayakan usaha yang memadai. Ia mengatakan, dalam waktu singkat kawasan hutan alam hilang lebih dari 22.680 hektare. Masyarakat adat dan pegiat HAM serta lingkungan hidup bekerja dengan rasa tidak aman. 

“Proyek tersebut melibatkan ribuan militer, terjadi tekanan dan ancaman oral, fisik dan psikis,” kata Tigor.

Tigor mengatakan bencana banjir di daerah sekitar konsesi di Distrik Jagebob, Tanah Miring, Muting dan Eligobel, yang menenggelamkan lahan pertanian dan pemukiman penduduk ditengarai akibat perkebunan kelapa sawit di hulu sungai.

“Dalam skema alih fungsi hutan ini, yang paling diuntungkan adalah korporasi besar
perkebunan dan investor, elite politik dan ekonomi yang menikmati rente perizinan,” kata Tigor. “Sebaliknya, masyarakat adat Papua diposisikan sebagai penghalang pembangunan. Proses persetujuan sering kali mengabaikan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang sejati.”

Senin kemarin, Presiden Prabowo mendorong agar Papua ditanami kelapa sawit guna menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) alternatif sebagai pengganti BBM berbahan bakar hidrokarbon.

Keinginan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan pada pembekalan kepada enam gubernur dan 42 bupati di wilayah Papua, bersama jajaran Kabinet Merah Putih serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025. “Nanti kami berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit agar bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” ujar Prabowo.

Prabowo memberikan arahan tersebut saat pembekalan kepada enam gubernur dan 42 bupati di wilayah Papua, bersama jajaran Kabinet Merah Putih serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025. “Nanti kami berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit agar bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” ujar Prabowo.