Eberta
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai permintaan maaf Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Aceh belum bermakna jika tidak diikuti langkah korektif berupa penegakan hukum dan evaluasi perizinan yang merusak lingkungan.
Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional Walhi Uli Arta Siagian mengatakan presiden seharusnya memimpin langsung penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga berkontribusi pada banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Presiden harus lebih serius dan tegas meminta menteri-menterinya serta kepolisian melakukan tindakan hukum yang menyeluruh, bukan sekadar gimmick,” kata Uli dalam siaran pers, Ahad, 14 Desember 2025.
Permintaan maaf disampaikan Prabowo saat berkunjung ke Aceh Tamiang pada 12 Desember 2025. Ia meminta maaf karena jaringan listrik belum menyala pascabanjir besar. Ia mengakui keadaan di lapangan memang sulit. Dia memastikan pemerintah pusat akan turun tangan membantu pemerintah daerah.
Uli menyebut penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Kepolisian sejauh ini masih bersifat parsial. Beberapa langkah seperti pembekuan persetujuan lingkungan, penyegelan, dan penyidikan baru terdengar di Sumut, sementara Aceh dan Sumbar belum terlihat.
Walhi mendesak presiden memerintahkan evaluasi perizinan secara terbuka dan menyeluruh, serta mencabut izin usaha yang terbukti merusak lingkungan dan berdampak buruk bagi masyarakat. Menurut Uli, pencabutan izin melalui sanksi administrasi merupakan kunci untuk keluar dari krisis ekologis yang berulang.
Ia menyoroti belum adanya langkah korektif dari Kementerian ESDM serta Kementerian ATR/BPN, meski temuan Walhi menunjukkan izin perkebunan sawit dan pertambangan berkontribusi besar terhadap penurunan daya tampung lingkungan. “Hingga saat ini tidak terdengar upaya penegakan hukum maupun aksi korektif yang dilakukan Menteri ESDM Menteri ATR/BPN,” kata Uli.
Selain itu, Walhi meminta Presiden memastikan pertanggungjawaban korporasi dalam pemulihan lingkungan serta meningkatkan moratorium perizinan menjadi penghentian permanen penerbitan izin baru. Presiden juga diminta mengevaluasi kinerja Kapolda dan Kapolres yang dinilai membiarkan aktivitas ilegal di kawasan hutan dan daerah aliran sungai.
Sebelumnya, Kementerian Kehutanan menyatakan tengah menyelidiki dugaan keterlibatan 12 perusahaan dalam kerusakan lingkungan yang memicu banjir Sumatera. Menteri Raja Juli Antoni mengatakan penelusuran dilakukan setelah ditemukan indikasi adanya aktivitas yang merusak kawasan hutan dan daerah aliran sungai.
“Tim Penegakkan Hukum Kementerian Kehutanan sedang melakukan penyelidikan terhadap subyek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” ujar Raja Juli dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Kamis, 4 Desember 2025.
Dari hasil investigasi awal, ia mengatakan ditemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi yang melibatkan perusahaan di Sumatera Utara. Raja Juli memastikan proses penegakan hukum terhadap para pihak akan segera dilakukan. “Tim kami masih berada di lokasi untuk memperdalam temuan dan mencari subyek hukum lain yang terlibat. Nanti hasil lengkapnya akan kami sampaikan kepada Komisi IV dan publik,” ucapnya.
Ia menjelaskan banjir besar yang melanda Sumatera bukan hanya disebabkan cuaca ekstrem, tetapi juga kerusakan ekosistem di kawasan strategis lingkungan. Menurut dia, siklon tropis Senyar memperparah kondisi daerah tangkapan air dan DAS yang sudah rusak.
Pilihan Editor: Siapa Komandan Penanganan Bencana Sumatera
