KETUA Harian Tim Pengawas Bencana DPR Muhammad Husni mendorong pengerahan sumber daya berskala besar oleh pemerintah dalam penanganan bencana Sumatera. Politikus Partai Gerindra ini menyoroti lambannya penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Padahal, bencana itu sudah terjadi pada dua pekan lalu.

Husni menekankan pentingnya percepatan evakuasi dan mobilisasi untuk menangani kondisi yang dianggapnya semakin genting. Bagi dia, pemerintah perlu cepat turun tangan. “Ya, kalau boleh ribuan tentara kita kirimkan saja supaya evakuasi ini cepat berjalan dengan baik,” tutur Husni di Banda Aceh, Aceh, dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR, pada Sabtu, 13 Desember 2025.

Dia mengatakan, memasuki pekan kedua pascabencana, masih banyak wilayah yang belum ditangani secara optimal. Akses darat yang terputus, terutama di kawasan Bener Meriah dan Gayo Lues, menghambat distribusi bantuan dasar.

“Masih banyak tempat-tempat yang belum terevakuasi dengan baik, apalagi jalur-jalur transportasi daratnya terputus,” kata Husni. “Di sana, mulai dari makanan, dari mulai bahan bakar minyak, kemudian secara transportasi maupun komunikasi itu masih sangat jelek sekali.”

Ia lantas menyinggung kondisi di Aceh Tamiang dan wilayah perbatasan dengan Sumatra Utara. Menurut Husni, situasi di kawasan tersebut memprihatinkan. Rumah sakit belum berfungsi optimal, listrik belum stabil, dan sejumlah korban diduga masih berada di kendaraan yang tertimbun lumpur.

“Tentunya ini harus cepat, dari penanganan juga evakuasi-evakuasi mayat-mayat yang ada di dalam mobil-mobil yang terkena banjir, yang terkena lumpur itu sesegera mungkin,” tutur Husni.

Husni menyebut sejumlah rumah warga serta jalan-jalan utama kini tertutup lumpur yang mulai mengeras, bahkan mencapai dua meter di beberapa lokasi. Ia menekankan pemulihan sarana prasarana harus menjadi prioritas lanjutan setelah evakuasi.

Adapun banjir dan tanah longsor menyapu tiga provinsi sekaligus, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, sejak Rabu, 26 November 2025. Mala itu menyebabkan hampir seribu orang meninggal. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat per Sabtu pagi, 13 Desember 2025, sebanyak 995 jiwa dinyatakan meninggal dan 226 jiwa hilang. Sementara itu, sejumlah 5,4 ribu orang luka-luka akibat bencana itu. 

Sebanyak 52 kabupaten di ketiga provinsi itu terdampak. BNPB menyebut banjir dan longsor Sumatera menyebabkan 158 ribu rumah, lebih kurang 1.200 fasilitas umum, 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung atau kantor, 219 fasilitas kesehatan, hingga 145 jembatan rusak. BNPB memperkirakan anggaran yang diperlukan untuk biaya pemulihan di tiga provinsi terdampak sebesar Rp 51,82 triliun.