KOTA SINEMA – Keinginan Jakarta tampil sebagai kota sinema terhambat oleh satu masalah klasik: biaya gelap yang membengkakkan ongkos produksi. Para produser menyebut proses perizinan di Ibu Kota masih jauh dari tertib dan transparan.

Sineas Hanung Bramantyo mengeluhkan kondisi yang dialaminya. “Semua lokasi mahal harganya,” tukasnya dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Jakarta Kota Sinema di Jakarta Pusat, Senin, 8 Desember 2025.

Hanung menyebut angkanya dari Rp 20 juta hingga Rp 80 juta per titik dalam sehari. Itu baru harga lokasi, belum ditambah biaya perizinan yang berlapis. Untuk aparat kepolisian di tingkat sektor (Polsek), harganya berkisar antara Rp5 juta sampai Rp50 juta.

Selain untuk aparat Polsek, tim syuting juga harus menyiapkan dana yang untuk Unit Binmas yang juga berada di bawah instansi kepolisian. “Saya nggak tahu bedanya apa,” keluh Hanung. Selain itu mereka harus menyiapkan dana untuk Babinsa dari TNI, Satpol PP dari Pemda, kemudian ada Dishub, Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, hingga Ormas.

Belum lagi biaya kompensasi untuk warga setempat yang terdampak syuting. “Tetangga sekitar di kiri, kanan juga harus dibayar,” jelas Hanung. Angkanya antara Rp 100.000 sampai Rp 500.000 per rumah, per hari. Jika ada warung di sekitar rumah lokasi syuting juga harus dibayar. Alasan pemilik warung lantaran usahanya jadi sepi.

Uniknya, ketika akan mengambil adegan traveling shot di jalan raya ternyata harus melakukan proses yang sama saja. “Ada tempat tertentu yang kami harus koordinasi kepada ormas,” ungkap salah satu anggota tim lokasi yang dibawa Hanung.

Nia Kunto, produser yang biasa melayani kebutuhan rumah produksi asing mengakui fenomena yang dialami rekannya. Ia kerap merasa kesulitan untuk menjelaskan kepada kliennya tentang regulasi yang tak jelas di Indonesia. “Banyak pintu yang harus diketuk untuk izin di satu lokasi saja,” ucapnya.

Ia membandingkan dengan negara lain yang telah memiliki rate card yang jelas untuk keperluan syuting di ruang publik. Sementara untuk kebutuhan satu produksi butuh 15-20 lokasi. Apalagi banyak lokasi yang urusan izinnya tak bisa dilakukan secara daring, jadi harus satu demi satu didatangi. “Total butuh waktu dua bulan untuk mengurus perizinan. Bagaimana caranya mempersingkat waktu untuk urusan ini?” sergah Nia.

Nia menyimpulkan urusan lokasi ini sangat gelap biayanya. “Banyak banget biaya yang dikeluarkan tanpa bisa dibuktikan secara kuitansi. Sehingga kami sulit untuk mempertanggungjawabkan biayanya.”

Hal senada diaminkan oleh Vivian Idris yang juga pengalaman produser yang kini menjadi anggota Board of Advisory Jakarta Film Week. Ia menceritakan pengalaman syuting film pendek di jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Perizinan sudah dilakukan ke tiga tempat, antara lain Koramil dan kepolisian, bahkan menyewa aparat Brimob. “Tiap jalan 10 meter, datang preman. Si Brimob tak bisa apa-apa. Biaya film pendek yang kurang lebih Rp 100 juta, sementara biaya keamanan bisa lebih dari itu,” tuturnya miris.

Sebagai perbandingan, animator Sashya Subono menceritakan situasi syuting film di Selandia Baru. “Tergantung (lokasinya) di jalan apa. Seberapa lama dikerjakan. Itulah yang mereka pertimbangkan, namun diurus sekitar sebulan hingga tiga bulan sebelumnya,” ungkap Sashya.

Ditambahkannya, pihak studio yang mengerjakan syuting yang memberi kompensasi kepada warga. “Mereka negosiasi dengan warga atau mungkin semacam otoritas setempat, lalu urus izinnya dan di lapangan diawasi oleh kepolisian.”

Mengakali biaya yang ajaib ini, Arturo Guna Priatna, Dosen IKJ yang kenyang dengan pengalaman syuting membagi pengalaman rekannya almarhum Tino Saroengallo. Ketika syuting di Bali diawasi ketat oleh pecalang dan tak boleh melewati wilayah yang dimintai izin. “Jadi memang ada yang begitu-begitu,” katanya.

Atung, sapaannya, menawarkan Studio Alam di Depok, Jawa Barat, sebagai alternatif lokasi yang cukup jelas pengurusan izinnya. “Itu satu tempat yang lumayan besar. Ada kolam, ada juga hutan kecil,” ujar dia. (*)