‎KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf mengakui terdapat sejumlah permasalahan yang terjadi di internal organisasi selama kepemimpinannya. Pernyataanya itu disampaikan di tengah konflik internal PBNU yang belum menemui titik akhir.

‎”Kami akui ada banyak masalah,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta pada Kamis, 11 Desember 2025. Namun Yahya tak merinci deretan permasalahan yang dimaksud.

‎Sejumlah masalah organisasinya itu, ujar dia, juga urung rampung hingga kini. Yahya meminta agar penyelesaian permasalahan itu dilakukan melalui forum muktamar. “Masalah pasti ada, tapi kami bisa selesaikan,” ucap Yahya.

‎Muktamar merupakan permusyawaratan tertinggi di NU dan menjadi satu-satunya forum resmi pergantian pucuk kepemimpinan organisasi. Forum ini diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Muktamar terakhir kali digelar pada Desember 2021

‎Gus Yahya menyatakan siap kapanpun mengikuti muktamar untuk menyelesaikan berbagai persoalan internal PBNU. Namun, dia mewanti-wanti agar pelaksanan muktamar organisasinya itu patuh pada aturan, sehingga tidak timpang bahkan cacat.

‎”Tak masalah muktamar mau cepat atau lambat, tapi syarat harus dipenuhi,” ucapnya. Yahya menjelaskan, pelaksanaan muktamar harus dipimpin oleh Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang sah.

‎Di sisi berlawanan, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar sebelumnya menyatakan akan segera menggelar rapat pleno atau muktamar dalam waktu dekat. Ia mengklaim muktamar digelar untuk memastikan roda organisasi berjalan normal setelah pemecatan Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum PBNU. 

‎“Kami ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” ujar Miftachul melalui keterangan tertulis, Sabtu, 29 November 2025.

‎Adapun Syuriyah–lembaga pengarah dan pengawas organisasi PBNU —sebelumnya sudah lebih dulu mengeluarkan surat pemecatan terhadap Yahya. Pemecatan itu tercantum dalam Surat Edaran Nomor: 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025. Surat itu menyatakan bahwa per 26 November 2025, Yahya tidak lagi berstatus Ketua Umum PBNU. Selanjutnya Miftachul akan mengambil alih kepemimpinan PBNU untuk sementara waktu. 

Keputusan pemecatan Yahya Cholil sebagai Ketua Umum PBNU didasari pada hasil risalah rapat Syuriyah pada 20 November 2025. Rapat itu mempersoalkan tindakan pengurus pimpinan Yahya yang menghadirkan pemateri pro-Israel, Peter Berkowitz, di acara Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama di Jakarta, pada pertengahan Agustus 2025. Selain itu, jajaran Syuriyah juga menyoal tata kelola keuangan di lingkungan PBNU.

‎Namun Yahya menolak keputusan tersebut. Ia menilai surat edaran pemberhentian itu tidak memenuhi syarat administrasi organisasi. Ia menyebut dirinya hanya bisa diberhentikan melalui forum resmi yakni muktamar. Namun ia menolak forum tersebut dipercepat. Karena itu, konflik internal PBNU ini masih berlanjut hingga kini. 

‎Teranyar, jajaran Syuriyah menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU dalam rapat pleno yang digelar pada Selasa, 9 Desember lalu. Keputusan itu menempatkan Zulfa sebagai pengganti sementara Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya untuk memimpin PBNU hingga muktamar berikutnya digelar.

‎“Penjabat Ketua Umum PBNU untuk sisa masa bakti ditetapkan kepada K.H. Zulfa Mustofa,” kata pimpinan rapat pleno Muhammad Nuh, dalam keterangan pers selepas rapat pleno yang berlangsung tertutup di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa malam, 9 Desember 2025.

‎Menurut Nuh, lewat penunjukan ini, Zulfa resmi mengambil alih mandat strategis Ketua Umum. Termasuk, kata dia, memimpin jalannya organisasi dan memastikan roda administrasi PBNU berjalan tanpa hambatan. “Beliau akan memimpin sebagai pejabat ketua umum dan melaksanakan seluruh tugas sampai muktamar digelar,” ujar dia.