INFO TEMPO – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyampaikan dalam rangka pengawasan dan pengendalian operasional Sekolah Rakyat, gugus tugas harus memastikan proses belajar mengajar beserta unsur pendukungnya berkualitas. Selain itu, juga bersikap proaktif mengantisipasi segala resiko serta mampu menyelesaikan masalah secara komprehensif.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat di Kantor Sentra Terpadu Inten Suweno, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu 10 Desember 2025.

“Kita harus memastikan sebagai gugus tugas pengawasan dan pengendalian Sekolah Rakyat, proses belajar-mengajarnya beserta faktor-faktor, unsur-unsur pendukungnya harus clear, harus berkualitas. Supaya anak-anak yang belajar di Sekolah Rakyat ini juga berkualitas, secara intelektual, secara moral,” kata Agus Jabo.

Kemudian, dia menjelaskan pentingnya komitmen awal dari didirikannya Sekolah Rakyat yaitu sebagai sarana dan jembatan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem supaya mampu memutus transmisi kemiskinan antargenerasi.

“Jadi tugas kita itu kemudian menjadikan jembatan ini, yang akan mengantarkan mereka itu betul-betul kokoh dan kuat. Kesuksesan dari Sekolah Rakyat, ke depannya itu bukan hanya banyaknya lulusan, bukan banyak yang direkrut. Tapi setelah lulus anak-anak ini bisa menggraduasi dirinya dan keluarganya atau tidak,” ujarnya.

Dalam arahannya, Agus Jabo menekankan beberapa hal terkait pelaksanaan pengendalian operasional Sekolah Rakyat yang harus menjadi perhatian khusus setiap unit kerja. Pertama, tidak boleh ada ruang kelalaian, penyelesaian setiap masalah dan hambatan di Sekolah Rakyat harus dilakukan secara profesional. “Penyelesaian masalah harus tepat waktu, tepat sasaran, tepat prosedur, sehingga masalah tidak berulang-ulang,” katanya.

Kemudian, laporan pengendalian operasional harus berbasis bukti yang kuat supaya bisa dipertanggungjawabkan. Saat ini, Kemensos melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) tengah mengembangkan Aplikasi Setara atau Sistem Evaluasi Terpadu Sekolah Rakyat.

Aplikasi tersebut berfungsi melakukan monitoring pengaduan dari Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Sampai saat ini, total pengaduan yang masuk melalui aplikasi Setara adalah sebanyak 4.001 pengaduan. “Jadi, yang masuk ke (aplikasi) Setara itu harus mencerminkan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan,” ucap Agus Jabo.

Poin selanjutnya, Agus Jabo menginginkan gugus tugas mampu mengantisipasi risiko secara proaktif, seperti resiko permasalahan pada siswa, sarana prasarana, tenaga pendidik, dan lain sebagairisi Disamping itu, penyelesaian setiap masalah harus komprehensif, sehingga tidak ada temuan berulang terkait masalah yang sama. “Kita harus menjadikan beberapa bulan lagi, sebagai pengalaman kita untuk kemudian mengelola Sekolah Rakyat permanen di tahun depan,” ucapnya.

Agus Jabo menyampaikan integritas dalam pengendalian operasional Sekolah Rakyat harus bebas dari konflik kepentingan, intervensi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. “Saya minta seluruh pejabat dan petugas pelaksana memegang teguh etika pelayanan publik, ingat integritas adalah pondasi perlindungan sosial,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial Abdul Muis, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemberdayaan dan Fakir Miskin Ishaq Zubaedi Raqib, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan Pemberdayaan Manusia dan Program Fuji Abdul Rohman, Inspektur Bidang Penunjang Kemensos S. Hartanto, serta pejabat lainnya. (*)