KETUA Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bachtiar Najamuddin mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang belum menerima bantuan asing untuk mengatasi banjir dan tanah longsor di Sumatera. Sultan menilai pemerintah masih mampu mengandalkan sumber dan kekuatan nasional untuk menghadapi bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Di samping kemampuan itu, Sultan juga menyebut keputusan pemerintah juga bertujuan untuk menjaga harga diri bangsa Indonesia. “Saya masih bersepakat dengan Pak Presiden bahwa sepanjang negara ini masih mampu untuk mengelola bencana ini, untuk me-recovery ini dengan cepat, harga diri bangsa kita juga tinggi,” kata dia saat ditemui di Kompleks DPR/MPR/DPD di Jakarta, pada Rabu, 10 Desember 2025.

Politikus Partai Gerindra itu meyakini pemerintah pusat pasti memiliki pertimbangan khusus saat menolak bantuan negara asing. Sehingga meskipun Indonesia membutuhkan uluran bantuan, tapi akses itu bisa tetap ditutup atas dasar pertimbangan tersebut.

Menurut Sultan, pertimbangan pemerintah cukup untuk menjadi legitimasi keputusan ini. Termasuk keputusan pemerintah tak kunjung menetapkan status bencana nasional terhadap banjir dan tanah longsor yang menewaskan hampir seribu orang di tiga provinsi.

Sebagai anggota DPD yang memiliki fungsi pengawasan dan representasi masyarakat, Sultan menuturkan bahwa pada akhirnya keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo. “Kita tunggu apakah nanti memang donasi asing akan dibuka, apakah status ini juga akan ditingkatkan,” kata dia.

Sultan mengaku, pembukaan akses bagi donasi asing itu tidak penting. Dia mengklaim yang terpenting adalah kecepatan pemulihan, termasuk layanan untuk mengatasi trauma terhadap ibu dan anak yang menjadi korban. Selain itu, aspek yang ia pandang esensial adalah perkiraan kerugian dari bencana ini sehingga dapat diatasi dengan cepat.

Pemerintah pusat sebelumnya menyatakan belum membuka ruang bagi negara lain untuk menyalurkan bantuan penanganan bencana Sumatera. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih sanggup mengatasi seluruh masalah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kami merasa bahwa pemerintah, semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kami hadapi,” kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.

Menurut Prasetyo, banyak negara yang memberi perhatian kepada bencana ini. Ada juga negara lain yang ingin memberi bantuan. Namun, politikus Gerindra ini mengatakan pemerintah masih sanggup mengatasi berbagai masalah. Pemerintah memiliki stok pangan  dan BBM yang cukup.

“Termasuk harus menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal ya,” kata Prasetyo. “Kami usahakan dilakukan dropping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang dihadapi di lapangan.”

Prasetyo mengklaim alokasi dana siap pakai dalam APBN cukup untuk mendanai penanganan bencana. Alokasi dana tersebut tersedia sebesar Rp 500 miliar tahun ini.