SETARA Institute merilis laporan indeks Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2025. Dalam laporan tersebut, indeks HAM di satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto mengalami penurunan dari skor di pemerintahan sebelumnya.

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengatakan penurunan skor indeks HAM pada tahun ini dengan skor 0,1 merupakan sesuatu yang bersifat faktual, bahwa Indonesia kembali mengalami kemunduran dari sisi komitmen kemajuan HAM.

“Penurunan skor indeks HAM 0,1 poin ini menjadi alarm perbaikan tata kelola dan orientasi HAM di Indonesia,” kata Halili usai merilis laporan Indeks HAM 2025 di bilangan Jakarta Selatan, Rabu, 10 Desember 2025.

Dia melanjutkan, perbaikan tata kelola dan orientasi HAM dapat dilakukan, misalnya dengan memperbaiki regulasi, hingga mencegah terjadinya peristiwa atau berkomitmen dalam principles of non-repetition.

Perbaikan, kata dia, dapat dilangsungkan kepada salah satu proyek unggulan pemerintahan Prabowo, yakni makan bergizi gratis atau MBG yang dalam beberapa waktu belakangan terus memperoleh sorotan.

SETARA, Halili mengatakan, tentu tidak memiliki kewenangan untuk mencegah Prabowo menghentikan proyek MBG. Namun, bukan berarti tak dapat mendesak agar dilakukan perbaikan tata kelola agar sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai HAM.

“Agar tidak banyak lagi warga negara, murid-murid yang dikorbankan hanya karena proyek politik yang sangat ambisius ini,” ujar Halili.

Adapun, dalam laporan indeks HAM ini SETARA Institute menggunakan 11 indikator dengan rincial 6 indikator pada bidang hak sipil dan politik, serta 5 indikator pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi indikator dengan capaian skor paling rendah dari 10 indikator lain dengan skor 1,0 disusul dengan hak atas tanah yang menorehkan skor 1,6.

Halili menjelaskan, dalam laporan indeks HAM ini SETARA Institute menggunakan skala penilaian dengan angka 1 sampai 7. Angka 1 menunjukan pemenuhan yang rendah dan angka 7 menunjukan pemenuhan yang tinggi.

“Artinya, kalau ada indikator yang memeproleh skor 1,0 itu kan artinya buruk sekali. Makanya kami desak agar dilakukan perbaikan agar penurunan ini tidak terus berulang,” kata Halili.