SETARA Institute merilis Indeks Hak Asasi Manusia 2025 yang menilai pemenuhan HAM di Indonesia melalui 11 indikator dalam dua bidang: hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Penilaian menggunakan skala 1 hingga 7, dengan angka 1 menunjukkan pemenuhan sangat rendah dan angka 7 sangat tinggi.

Peneliti Hukum SETARA Institute, Sayyidatul Insiyah, mengungkapkan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat kembali menjadi indikator dengan skor terendah, hanya 1, menggambarkan buruknya kondisi ruang kebebasan publik.

“Indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi yang paling rendah dari 11 indikator lainnya,” kata Sayyidatul saat memaparkan laporan indeks HAM di bilangan Jakarta Selatan, Rabu, 10 Desember 2025.

Sementara itu, hak atas pendidikan menjadi indikator dengan skor tertinggi, yaitu 4,3.

Untuk bidang hak sipil dan politik, indikator hak atas rasa aman serta kebebasan beragama dan berkeyakinan memperoleh nilai tertinggi 3,2. Adapun hak hidup dan hak memperoleh keadilan masing-masing berada pada skor 3,1, serta hak turut serta dalam pemerintahan mencatat skor 3,0.

Pada bidang hak ekonomi, sosial, dan budaya, skor rata-rata berada pada kisaran 3. Rinciannya: hak atas kesehatan (3,6), hak atas pekerjaan (3,4), dan hak atas budaya (3,2). “Sedangkan hak atas tanah menjadi indikator terendah dalam bidang hak ekonomi, sosial, dan budaya dengan skor 1,6,” ujar Sayyidatul.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menyebut Indeks HAM 2025 mengalami penurunan 0,1 poin dari tahun sebelumnya. Meski turun tipis, ia menegaskan bahwa hasil ini menjadi alarm penting bagi pemerintah saat ini untuk memperbaiki pemajuan dan perlindungan HAM. 

Untuk diketahui, pada Indeks HAM 2024, kebebasan berekspresi dan berpendapat juga menjadi indikator paling buruk dengan skor 1,1—konsisten menunjukkan ruang kebebasan yang terus tertekan dari tahun ke tahun.