KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan siap membawa konflik internal organisasinya ke jalur hukum bila diperlukan. Menurut Gus Yahya, langkah penyelesaian semacam ini dilakukan untuk menjaga tatanan organisasi.

“Kami siap apa pun yang diperlukan. Tatanan organisasi perlu dijaga supaya tidak rusak,” kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta pada Selasa, 9 Desember 2025.

Meski demikian, Yahya menilai langkah hukum itu belum perlu dilakukan. Sebab, menurut dia, masih ada jalan keluar terbaik yang dapat ditempuh para pengurus besar NU tersebut ihwal penyelesaian konflik.

“Jalan keluarnya sudah jelas, mandataris hanya bisa diberhentikan melalui muktamar,” kata Yahya.

Dia mengatakan pelaksanaan muktamar itu sebagai forum permusyawaratan tertinggi yang ada di PBNU. Muktamar ini, kata dia, harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. “Kalau tidak (dilaksanakan bersama-sama), ya, tidak muktamar selama-lamanya,” ucap dia.

Selain itu, Yahya menyatakan masih meyakini konflik internal di PBNU bisa diselesaikan secara islah. Dia mengatakan memang tidak ada pilihan lain selain islah untuk menyelesaikan konflik internal di PBNU ini.

Apalagi, menurut Yahya, warga Nahdliyyin di kalangan akar rumput sepakat tidak ingin ada perpecahan di organisasi keagamaan ini. Komitmen serupa juga disampaikan oleh jajaran pengurus cabang di sejumlah wilayah Tanah Air. “Semua tidak ada yang mau (PBNU) pecah. NU ini punyanya Allah,” ucapnya.

Konflik internal di PBNU mencuat setelah Syuriyah menggelar rapat pada 20 November lalu. Hasil risalah rapat itu meminta Yahya Cholil Staquf untuk mengundurkan diri lantaran dinilai sudah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025.

‎Bentuk pelanggaran itu adalah ketika pengurus menghadirkan pemateri pro-Israel, Peter Berkowitz, di acara Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama di Jakarta, pada pertengahan Agustus 2025. Selain itu, jajaran Syuriyah juga menyoal tata kelola keuangan di lingkungan PBNU.

Namun, Yahya berkukuh mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. ‎Jajaran Syuriyah kemudian menindaklanjuti permintaan mundur itu dengan menerbitkan Surat Edaran tentang Tindak Lanjut Keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU, pada Selasa, 25 November 2025.

Surat Edaran itu menegaskan bahwa Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus Ketua Umum PBNU mulai 26 November 2025. Yahya juga dinyatakan tidak lagi berwenang dan berhak menggunakan atribut dan fasilitas yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU.

‎Yahya pun menentang surat edaran Syuriyah tersebut. Ia menilai surat edaran itu tidak sah. Dia menyebut surat edaran itu masih berstatus draf dan tidak memenuhi persyaratan administrasi organisasi sehingga tidak dapat diakui sebagai dokumen resmi.

Yahya kemudian merotasi sejumlah pengurus di jajarannya di tengah konflik tersebut. Salah satu yang dirotasi ialah Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Menteri Sosial ini digeser oleh Yahya Cholil dari jabatan sekretaris jenderal. 

Kini Gus Ipul diminta menjadi Ketua PBNU bidang Pendidikan, Hukum, dan Media. Yahya mempercayakan Amin Said Husni, mantan wakil ketua umum, menjabat sekretaris jenderal pengganti Gus Ipul.

Jajaran Syuriyah PBNU pada rapat pleno Selasa malam menetapkan Zulfa Mustopa sebagai Pj Ketum PBNU. Ia disebut akan menjabat hingga pelaksanaan Muktamar ke-35 tahun depan.